Keterbukaan informasi seharusnya mencakup seluruh rangkaian proses, mulai dari dasar pengambilan pinjaman, mekanisme persetujuan, jaminan yang digunakan, proses tender, nilai penawaran masing-masing peserta, hingga pengawasan pelaksanaan proyek di lapangan.
Masyarakat pada dasarnya mendukung upaya peningkatan pelayanan air bersih. Namun dukungan tersebut tidak berarti menghilangkan hak publik untuk mengawasi.
Semakin besar anggaran yang digunakan, semakin besar pula kewajiban pengelola untuk membuka informasi kepada masyarakat.
Sebab Rp118 miliar bukan angka kecil.
Yang dibutuhkan publik bukan sekadar proyek yang selesai secara administrasi, melainkan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat berupa pelayanan air bersih yang lebih baik, kualitas pekerjaan yang terjamin, serta transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, sejumlah kalangan mulai menunggu lanjutan kajian terkait proses tender proyek tersebut, termasuk potensi celah dan kelemahan yang mungkin muncul dalam tahapan pengadaan.
Pertanyaan berikutnya pun mulai mengemuka: apakah seluruh proses sudah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat?
Jawabannya masih menunggu untuk dibuka satu per satu.
Media ini telah beberapa kali mencoba meminta klarifikasi kepada Dirut PT AMGM namun tidak pernah direspon. (Red)
