MATARAM, NTB (SIAR POST) – Ketua Umum Sasaka Nusantara, YMH Lalu Ibnu Hajar, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke daerah-daerah.
Menurutnya, pengungkapan kasus yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung tidak boleh berhenti pada level pusat, melainkan harus ditelusuri sampai ke jaringan pelaksana program di berbagai wilayah Indonesia.
Ibnu Hajar menyatakan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan investigasi, audit, dan penindakan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi, suap, maupun gratifikasi terkait Program MBG.
Menurutnya, dugaan penyimpangan dalam program strategis nasional tersebut sangat serius karena berpotensi melibatkan jaringan yang luas, mulai dari pejabat pusat hingga pelaksana di daerah.
“Kami mendukung penuh aparat penegak hukum untuk membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jika memang ada oknum yang menyalahgunakan program MBG untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, mereka harus diproses secara hukum dan aset hasil korupsinya harus disita negara,” tegas Ibnu Hajar.
Sasaka Nusantara juga menyoroti adanya indikasi praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang diduga terjadi di sejumlah daerah.
Praktik tersebut, jika terbukti, dinilai telah mencederai tujuan utama program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
Sebagai contoh, Ibnu Hajar menyinggung adanya dugaan kasus jual beli titik MBG di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang saat ini disebut sedang dalam proses hukum.
Ia meminta aparat tidak hanya fokus pada satu kasus, tetapi melakukan penelusuran secara nasional terhadap seluruh pelaksanaan program MBG.
“Kami berharap pengusutan tidak berhenti pada kasus tertentu saja. Semua daerah yang terindikasi terjadi penyimpangan harus diperiksa. Jika ada pejabat, koordinator, satgas daerah, maupun mitra SPPG yang terbukti memberikan atau menerima suap demi mendapatkan proyek MBG, mereka harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas Presiden RI yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Karena itu, program tersebut tidak boleh dijadikan ladang korupsi, kolusi, dan nepotisme oleh pihak-pihak yang ingin memperkaya diri.
Sasaka Nusantara berharap pengungkapan kasus ini menjadi momentum untuk membersihkan tata kelola Program MBG secara menyeluruh, sehingga anggaran negara yang digelontorkan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan justru bocor akibat praktik korupsi dan gratifikasi yang melibatkan oknum-oknum tertentu.
