DAERAH  

APBD Naik, IPM Tertinggi, Tapi Pengangguran Masih Nomor Satu. Ada Apa dengan Sumbawa Barat?

Ilustrasi pengangguran di Sumbawa Barat.

{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":[],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"clone":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}


TALIWANG KSB, SIAR POST | Kabupaten Sumbawa Barat kembali mencatat prestasi yang membanggakan. IPM tahun 2025 menjadi yang tertinggi di Nusa Tenggara Barat, bahkan APBD Perubahan 2026 mencapai sekitar Rp2,29 triliun.

Kalau melihat angka-angka ini, seharusnya masyarakat semakin optimis bahwa kesejahteraan juga ikut meningkat.
Tapi di balik semua capaian itu, ada satu data yang justru mengundang pertanyaan besar.


Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 4,13 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi NTB.

Yang menarik, definisi bekerja menurut BPS sebenarnya cukup longgar. Seseorang yang bekerja hanya satu jam dalam seminggu saja sudah dikategorikan sebagai bekerja.

Artinya, mereka yang hanya mendapat pekerjaan sesekali atau penghasilan yang belum mencukupi kebutuhan hidup pun tetap tidak dihitung sebagai penganggur.


Kalau dengan standar seperti itu saja angka pengangguran masih menjadi yang tertinggi di NTB, berarti persoalan lapangan kerja di KSB kemungkinan jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di atas kertas.


Di sisi lain, masih ada sekitar 19 ribu warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia memang meningkat, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh tersedianya kesempatan kerja yang mampu menyerap angkatan kerja baru.

Hal ini menuai kritik tajam dari Pengamat Kebijakan publik NTB, Is Karyanto. Saat diwawancarai pada Sabtu (20/6/2/2026), ia mengatakan, APBD yang besar seharusnya tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik atau capaian administratif.

Lebih dari itu, anggaran daerah perlu benar-benar mendorong investasi, memperkuat sektor produktif, mendukung UMKM, dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.


“Keberhasilan pembangunan bukan hanya soal besarnya anggaran atau tingginya IPM. Ukuran yang paling dirasakan masyarakat adalah satu hal yang sederhana, apakah mereka lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan hidup yang lebih sejahtera,” tutip Is Karyanto. (Red).

Exit mobile version