Lombok Utara SIARPOST– Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan sekadar simbol keberhasilan administratif. Capaian tersebut menjadi bukti adanya perubahan besar dalam sistem pengawasan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang selama bertahun-tahun menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Inspektur Inspektorat Lombok Utara, Heryanto, SP., CGCAE, menjelaskan bahwa apresiasi dari BPK diberikan atas progres signifikan daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif yang dibangun secara bertahap melalui penguatan sistem pengawasan internal.
“Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat pengawasan dan memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya,Rabu 24/06/2026.
Heryanto mengungkapkan, saat mulai dilakukan pembenahan, posisi Lombok Utara berada di kelompok bawah dalam capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di tingkat Provinsi NTB. Namun melalui strategi yang lebih terarah dan keterlibatan aktif seluruh unsur di lingkungan Inspektorat, posisi tersebut berhasil meningkat secara signifikan hingga masuk ke jajaran daerah dengan capaian terbaik.
Menurutnya, salah satu perubahan penting yang dilakukan adalah memperkuat kerja tim dengan melibatkan langsung para auditor, Inspektur Pembantu (Irban), sekretaris hingga pimpinan Inspektorat dalam proses pendampingan dan penyelesaian rekomendasi pemeriksaan.
“Kami tidak hanya menunggu laporan selesai, tetapi turun langsung, memahami akar persoalan, kemudian mendampingi OPD dalam menyelesaikan rekomendasi yang diberikan,” katanya.
Pendekatan tersebut, lanjut Heryanto, tidak hanya berorientasi pada penyelesaian temuan, tetapi juga menekankan aspek pencegahan agar permasalahan yang sama tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Karena itu, setiap rekomendasi hasil pemeriksaan terlebih dahulu dipelajari dan dianalisis secara mendalam sebelum tim turun ke lapangan untuk memberikan pendampingan kepada perangkat daerah.
“Fokus kami bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi bagaimana membangun kesadaran dan kepatuhan agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” jelasnya.
Heryanto juga menegaskan bahwa paradigma pengawasan internal pemerintah saat ini telah berubah. Inspektorat tidak lagi hanya dipandang sebagai lembaga pemeriksa yang mencari kesalahan, melainkan sebagai mitra strategis yang memberikan konsultasi, pembinaan, dan pendampingan kepada perangkat daerah.
Menurutnya, setiap OPD maupun pemerintah desa tidak perlu ragu untuk berkonsultasi ketika menghadapi persoalan administrasi atau pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan kepastian aturan.
“Jangan takut dengan Inspektorat. Kami hadir sebagai mitra yang membantu memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan terhindar dari potensi masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Meski berhasil mencatat progres yang membanggakan, Heryanto mengakui masih ada tantangan besar yang dihadapi Inspektorat, terutama terkait keterbatasan jumlah auditor dibanding luasnya cakupan wilayah pengawasan yang meliputi OPD, desa, sekolah hingga fasilitas kesehatan.
Karena itu, ia berharap penguatan sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat dapat menjadi perhatian bersama agar fungsi pengawasan dan pencegahan dapat berjalan lebih optimal.
“Pengawasan yang kuat bukan hanya soal menemukan masalah, tetapi memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik sejak awal. Itulah yang terus kami bangun di Lombok Utara,” pungkasnya.(Niss)
