SUMBAWA NTB, SIAR POST – Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan kembali mengalokasikan anggaran untuk penataan kawasan wisata Pantai Selipir Ate pada tahun 2026.
Setelah sebelumnya mendapat penataan melalui APBD sekitar Rp400 juta pada akhir tahun lalu, Dinas Pariwisata kini akan kembali mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp200 juta pada pembahasan APBD Perubahan yang akan digelar pada Agustus atau September 2026 mendatang, guna melanjutkan pembenahan destinasi tersebut.
Namun di sisi lain, investasi anggaran tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hingga kini, pemasukan dari kawasan wisata itu masih terbatas pada aktivitas pelaku UMKM karena belum diberlakukan retribusi tiket masuk maupun parkir.
Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Vivi Yulansari, S.Kom, menjelaskan bahwa Pantai Selipir Ate baru diserahkan pengelolaannya kepada Dinas Pariwisata pada akhir tahun 2025.
Sebelumnya, kawasan tersebut dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda).”Selipir Ate itu baru diserahkan ke Dinas Pariwisata akhir tahun kemarin. Makanya kami mulai melakukan penataan ulang karena selama ini belum ada pemeliharaan yang maksimal,” ujarnya.
Penataan yang telah dilakukan meliputi pembangunan lapangan voli pantai, arena pickleball, pagar kawasan, taman, hingga pemasangan tulisan nama destinasi.
Selain itu, pemerintah juga berencana melakukan pemeliharaan kolam yang ada di kawasan tersebut.
Menurut Vivi, pada APBD Perubahan 2026 pihaknya kembali mengusulkan anggaran sekitar Rp200 juta untuk melanjutkan penataan. Meski demikian, realisasi anggaran tersebut masih menunggu persetujuan pemerintah daerah.
“Kami usulkan sekitar Rp200 juta untuk pemeliharaan dan penataan lanjutan. Kalau disetujui, kemungkinan mulai bisa dieksekusi sekitar Agustus nanti,” katanya saat diwawancarai pada Senin (22/6/2026).
Ia mengakui, hingga saat ini kawasan wisata tersebut belum memberikan kontribusi PAD yang berarti karena belum diterapkan sistem retribusi bagi pengunjung.
“Selama ini PAD yang masuk hanya dari aktivitas UMKM. Tiket masuk dan parkir belum ada, sehingga memang belum memberikan pemasukan yang maksimal,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Pemasaran, Awaliyah Mutmainnah, SE mengatakan promosi Selipir Ate dilakukan melalui berbagai kegiatan dalam kalender pariwisata daerah.
Salah satunya melalui penyelenggaraan January Fest yang dipusatkan di kawasan Pantai Selipir Ate sebagai upaya meningkatkan kunjungan masyarakat.
“Kami mulai menggalakkan lagi kegiatan di Selipir Ate supaya masyarakat semakin banyak datang. Saat ini strategi pemasaran lebih melalui kalender of event dan festival,” ujarnya Kabid yang akrab disapa Nina.
Nina juga membantah adanya informasi yang menyebutkan kawasan Selipir Ate telah menerima anggaran hingga belasan miliar rupiah.
“Saya menyangkal kalau disebut belasan miliar. Kalau ada datanya silakan ditunjukkan. Yang kami tahu tidak ada anggaran sebesar itu untuk Selipir Ate,” tegasnya.
Meski pemerintah kembali memprioritaskan penataan Selipir Ate, kebijakan tersebut memunculkan sorotan dari sejumlah pihak.
