Ironi Lombok Utara: APBD Rp1 Triliun, Angka Kemiskinan Masih Tertinggi di NTB
PAD Naik, APBD Surplus, Mengapa Kemiskinan Lombok Utara Masih Nomor Satu di NTB?
LOMBOK UTARA, SIAR POST | Lombok Utara kembali menghadirkan ironi besar dalam pembangunan daerah. Di satu sisi, pemerintah daerah menikmati APBD lebih dari Rp1 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus melampaui target, bahkan tahun lalu menyisakan SILPA hingga Rp127 miliar.
Namun di sisi lain, kabupaten ini masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi NTB.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan Lombok Utara mencapai 20,74 persen, tertinggi di NTB dan jauh di atas rata-rata provinsi sebesar 11,78 persen.
Artinya, dari total penduduk sekitar 265.176 jiwa, sebanyak 49.280 orang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Ironisnya lagi, garis kemiskinan Lombok Utara mencapai Rp611.125 per kapita per bulan, menjadi yang tertinggi kedua setelah Kota Mataram.
Angka tersebut menunjukkan biaya hidup masyarakat relatif tinggi sehingga beban warga miskin juga semakin berat.
Padahal kondisi fiskal daerah justru menunjukkan tren positif.
Pada APBD 2025, pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp1,064 triliun, namun realisasinya melonjak menjadi Rp1,231 triliun. Belanja daerah mencapai Rp1,208 triliun dan masih menyisakan SILPA Rp127 miliar.
Memasuki tahun 2026, PAD kembali menunjukkan kinerja menggembirakan.
Hingga Triwulan II realisasi PAD telah mencapai 41,8 persen, melampaui target semester pertama sebesar 40 persen.
Namun keberhasilan fiskal tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kesejahteraan masyarakat.
Walaupun jumlah penduduk miskin turun dari 56,43 ribu jiwa pada 2024 menjadi 49,28 ribu jiwa pada 2025, Lombok Utara tetap mempertahankan posisi sebagai kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di NTB.
