MATARAM, SIAR POST | Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap berbagai persoalan serius dalam penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2025. Program bantuan pendidikan senilai lebih dari Rp2,06 miliar tersebut ditemukan tidak tepat sasaran, terdapat penerima ganda, hingga ribuan penerima yang justru bukan berasal dari keluarga miskin.
Temuan itu menjadi sorotan karena tujuan utama program BSM adalah membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan.
Namun, hasil audit BPK menunjukkan pelaksanaan program justru menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun 2025, anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp4,087 miliar terealisasi Rp3,53 miliar atau sekitar 86,4 persen.
Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp2,06 miliar dialokasikan untuk Bantuan Siswa Miskin bagi siswa SD dan SMP negeri maupun swasta.
Rinciannya, sebanyak 7.224 siswa SD menerima bantuan masing-masing Rp180 ribu dengan total anggaran sekitar Rp1,3 miliar, sedangkan 2.114 siswa SMP memperoleh bantuan masing-masing Rp360 ribu dengan total anggaran sekitar Rp761 juta.
Namun, hasil pemeriksaan BPK mengungkap bahwa proses penetapan penerima bantuan belum didasarkan pada data yang valid. Bahkan, rekomendasi BPK sebelumnya agar Dinas Pendidikan memanfaatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam menentukan penerima bantuan belum ditindaklanjuti.
Selain itu, daftar penerima BSM belum tersedia saat penyusunan APBD Perubahan 2025. Calon penerima baru ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota pada 2 Desember 2025, atau setelah APBD Perubahan selesai disusun.
Tidak hanya itu, dana BSM yang dicairkan melalui SP2D pada 23 Desember 2025 ternyata baru mulai diterima orang tua siswa pada 3 Maret 2026, atau setelah tahun anggaran berakhir.
Hingga pemeriksaan BPK pada 21 April 2026, bantuan baru tersalurkan kepada 22 sekolah, sementara 142 sekolah lainnya belum menerima dana.
Ribuan Penerima Bukan Keluarga Miskin
Temuan paling mencolok adalah sebanyak 2.337 penerima BSM dengan nilai bantuan sekitar Rp524,3 juta ternyata tidak masuk kategori keluarga miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ribuan siswa tersebut berasal dari kelompok desil 6 hingga desil 10, yang merupakan kategori masyarakat menengah ke atas. Padahal, bantuan sosial semestinya diprioritaskan bagi keluarga pada desil 1 sampai desil 5, yakni kelompok miskin ekstrem hingga menengah bawah.
BPK juga menemukan Dinas Pendidikan tidak memiliki mekanisme maupun standar untuk menetapkan penerima bantuan di luar kelompok miskin, serta tidak melakukan verifikasi kelayakan sebelum bantuan disalurkan.
Ribuan Penerima Sudah Mendapat Bantuan dari Pemerintah Pusat
Permasalahan lain yang ditemukan BPK adalah adanya 1.795 siswa penerima BSM dengan nilai bantuan sekitar Rp381,4 juta yang ternyata juga telah menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat.
Padahal, petunjuk teknis BSM secara tegas menyebutkan bahwa penerima bantuan tidak boleh sedang menerima bantuan pendidikan sejenis yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Secara keseluruhan, terdapat 3.866 siswa dengan total bantuan sekitar Rp852,3 juta yang dinilai tidak memenuhi persyaratan penerima BSM.
Ada Data Ganda
Selain tidak tepat sasaran, BPK juga menemukan 15 siswa tercatat sebagai penerima BSM secara ganda dengan nilai bantuan sekitar Rp3 juta.
Temuan tersebut menunjukkan lemahnya proses verifikasi data calon penerima sebelum bantuan ditetapkan.
Dinas Pendidikan Akui Tidak Verifikasi Data
Kepala Dinas Pendidikan selaku Ketua Tim Pelaksana BSM mengakui bahwa pihaknya hanya merekap usulan dari sekolah tanpa melakukan verifikasi maupun validasi terhadap kondisi ekonomi calon penerima.
Dinas Pendidikan juga tidak berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memastikan apakah calon penerima benar-benar berasal dari keluarga miskin sesuai data DTSEN.
