MATARAM, SIAR POST – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi memulai reformasi besar di sektor pendidikan. Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, meluncurkan lima program strategis yang tidak hanya berfokus pada peningkatan mutu sekolah, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, kesejahteraan guru, hingga kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja.
Peluncuran program berlangsung di SMKN 5 Mataram, Rabu (15/7/2026), dan dihadiri jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTB, Dinas Pertanian, Bank Indonesia, BPR NTB, serta kepala SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta se-NTB, baik secara langsung maupun daring.
Lima program yang diperkenalkan meliputi Golden Ticket, SMK Mendunia, Gerakan Tanam Cabai untuk Pengendalian Inflasi (TAPSI), bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu, serta relaksasi pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan bahwa persoalan utama pendidikan di NTB bukan sekadar akses, melainkan belum meratanya kualitas sekolah.
Menurutnya, selama masih ada kesenjangan mutu antar sekolah, masyarakat akan terus berlomba memasukkan anaknya ke sekolah yang dianggap favorit.
“Kalau kualitas seluruh SMA dan SMK kita sama baiknya, masyarakat tidak lagi sibuk mencari sekolah favorit. Karena itu yang harus kita benahi terlebih dahulu adalah kualitas sekolahnya,” tegas Miq Iqbal.
Untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan, Pemprov NTB menghadirkan Golden Ticket, yakni mekanisme seleksi terbuka bagi kepala sekolah terbaik yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan percepatan peningkatan mutu.
Pada tahap awal, tujuh kepala sekolah terpilih akan menerima penugasan khusus dengan insentif lebih besar dari gaji pokok. Mereka juga diberikan kewenangan memilih dua guru pendamping melalui skema Silver Ticket, menyusun proyek perubahan, dan mendapatkan dukungan anggaran khusus.
Di sisi lain, Pemprov NTB juga memperkuat pendidikan vokasi melalui program SMK Mendunia. Program ini dirancang agar sekolah kejuruan semakin selaras dengan kebutuhan industri, khususnya di sektor pertambangan, alat berat, mekanik, hingga konstruksi di kawasan Hu’u dan Lunyuk.
Selain kompetensi teknis, peningkatan kemampuan bahasa Inggris juga menjadi perhatian utama agar lulusan SMK mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
“SMK harus menjadi tempat lahirnya tenaga kerja yang profesional, adaptif, dan siap bersaing, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan industri di NTB, tetapi juga di tingkat nasional dan global,” ujar Gubernur.
Komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik juga diwujudkan melalui relaksasi penggunaan Dana BOS. Kebijakan ini memungkinkan sekolah memberikan tambahan penghasilan kepada guru dan tenaga kependidikan berstatus PPPK Paruh Waktu.
Mulai September 2026, mereka akan menerima tambahan penghasilan minimal Rp500 ribu setiap bulan di luar hak yang telah diterima sebelumnya. Kebijakan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Tak hanya berfokus pada pendidikan, Gubernur juga mengintegrasikan sektor pertanian melalui Gerakan Tanam Cabai untuk Pengendalian Inflasi (TAPSI).
Dalam program ini, setiap siswa baru SMA, SMK, dan SLB diwajibkan menanam satu pohon cabai.
Dengan jumlah sekitar 41 ribu peserta didik baru tahun ini, NTB diproyeksikan mampu menghasilkan lebih dari 20 ton cabai sebagai cadangan untuk membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Menurut Miq Iqbal, gerakan tersebut bukan sekadar kegiatan bercocok tanam, tetapi juga menjadi media pendidikan karakter.
