LOMBOK BARAT, SIAR POST – Peta politik di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai bergerak dinamis pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret bupati definitif. Kekosongan jabatan Wakil Bupati kini menjadi perhatian publik sekaligus memicu munculnya berbagai manuver politik dari partai-partai pengusung.
Sejumlah partai yang sebelumnya tergabung dalam koalisi pemenangan disebut mulai mempersiapkan strategi untuk mengusulkan kader terbaik mereka mengisi posisi Wakil Bupati atau yang dikenal sebagai Lobar 2.
Praktisi hukum sekaligus politisi asal Lombok Barat, Sudirman SH MH, menilai dinamika tersebut merupakan hal yang wajar dalam proses politik. Namun, menurutnya, persaingan antarkekuatan politik perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Kalau partai pengusung sudah mulai menargetkan kursi itu, tentu tidak menutup kemungkinan partai lain juga memiliki keinginan yang sama. Ini akan menjadi dinamika politik yang menarik,” ujar Sudirman yang juga Direktur LBH Komnas HAM NTB, Sabtu (1/8/2026).
Menurutnya, apabila hanya satu partai pengusung yang memperoleh posisi tersebut, potensi kecemburuan politik dari partai lain dalam koalisi bisa saja muncul.
Tiga Opsi Mengisi Kekosongan Lobar 2
Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi, muncul tiga opsi yang dinilai dapat menjadi solusi untuk menjaga stabilitas pemerintahan Kabupaten Lombok Barat.
Opsi pertama adalah menunjuk figur dari salah satu partai pengusung. Namun langkah ini dinilai memiliki risiko memicu gesekan internal karena adanya kepentingan politik masing-masing partai.
Opsi kedua adalah membiarkan Plt Bupati menjalankan roda pemerintahan hingga akhir masa jabatan tanpa didampingi wakil. Secara regulasi hal tersebut memungkinkan, tetapi beban pemerintahan akan sepenuhnya dipikul oleh satu orang sehingga dinilai kurang ideal untuk efektivitas pelayanan publik.
Sementara opsi ketiga yang mulai mendapat perhatian adalah menghadirkan figur dari luar partai pengusung atau tokoh yang dianggap lebih netral sehingga mampu meredam kepentingan politik di dalam koalisi.
Sejumlah Nama Mulai Diperbincangkan
Dalam berbagai diskusi politik, sejumlah nama mulai disebut sebagai figur potensial.
Salah satunya adalah DR. Syamsuransyah dari Partai Perindo. Anggota DPRD Lombok Barat itu dinilai memiliki pengalaman legislatif, memahami birokrasi daerah, serta memiliki kapasitas untuk mendampingi Plt Bupati Adhar dalam menjalankan pemerintahan.
“Netralisasi kepentingan dalam tubuh pemerintahan memiliki dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Figur seperti DR. Syamsuransyah menarik untuk didiskusikan sebagai pendamping Plt Bupati,” kata Sudirman.
Selain Syamsuransyah, nama Sudirman SH MH sendiri juga mulai disebut dalam berbagai pembahasan publik. Sebagai advokat sekaligus Ketua LBH Komnas HAM NTB yang memiliki pengalaman di dunia politik, ia dinilai sebagian kalangan memiliki kapasitas untuk mendukung jalannya pemerintahan apabila dibutuhkan.
Publik Menanti Kepastian
