“Kami ingin seluruh dugaan yang kami sampaikan diperiksa dan diaudit oleh lembaga yang berwenang. Kami menyerahkan pembuktian kepada aparat penegak hukum berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Julkiflin.
PB-HPM NTB menegaskan aksi tersebut merupakan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara damai dan tertib.
Mereka juga menyatakan akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut melalui jalur hukum.
Di sisi lain, PB-HPM NTB mengajak masyarakat dan media ikut mengawasi penggunaan anggaran serta pelaksanaan proyek pemerintah di Kabupaten Dompu.
Namun, mereka menegaskan seluruh dugaan tersebut tetap harus ditempatkan dalam koridor asas praduga tak bersalah dan menunggu hasil pemeriksaan resmi dari lembaga yang berwenang. (Red)
