Waduh! Pemerintah Belum Hadir, Umarlin Warga Lambu Bima Terpaksa Dipasung karena Keluarga Tak Punya Biaya Rujukan

BIMA, SIARPOST – Nasib memilukan dialami Umarlin, warga Desa Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bertahun-tahun hidup dalam kondisi gangguan kejiwaan, Umarlin hingga kini masih harus menjalani kehidupan dalam pasungan karena keluarganya tidak mampu membiayai pengobatan dan belum mendapatkan penanganan nyata dari pemerintah daerah.

Di tengah keterbatasan ekonomi, keluarga Umarlin sebenarnya sudah berupaya mencari pertolongan. Mereka telah melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah desa hingga mendatangi puskesmas dengan harapan ada bantuan pengobatan dan pendampingan untuk rujuk ke Mataram.

Namun, menurut informasi yang disampaikan aktivis kemanusiaan Yuni Bourhany, upaya keluarga tersebut belum membuahkan hasil. Keterbatasan anggaran, fasilitas, serta belum adanya pendampingan yang memadai membuat keluarga terus berada dalam situasi sulit.

Akibatnya, Umarlin masih harus bertahan dalam pasungan. Sebuah kondisi yang menggambarkan betapa beratnya beban keluarga miskin ketika harus menghadapi persoalan kesehatan jiwa tanpa dukungan layanan dan pembiayaan yang memadai.

Aktivis kemanusiaan Yuni Bourhany pun angkat bicara. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Provinsi NTB segera turun tangan untuk memastikan Umarlin mendapatkan hak atas pengobatan, perawatan, serta kehidupan yang manusiawi.

“Umarlin itu manusia, bukan binatang. Dia punya hak untuk hidup layak, hak untuk diobati, hak untuk diperlakukan manusiawi. Jangan sampai ada lagi Umarlin-Umarlin lain yang dipasung hanya karena negara tidak punya anggaran. Pasung itu bukan solusi, itu tanda negara gagal,” tegas Yuni.

Menurutnya, persoalan Umarlin tidak boleh hanya menjadi perhatian sesaat setelah diberitakan. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret, mulai dari pemeriksaan kesehatan, penanganan medis, hingga rehabilitasi dan pendampingan secara berkelanjutan.

Yuni juga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan pembebasan Umarlin dari pasungan dilakukan secara aman dan disertai penanganan medis. Sebab, melepas pasungan tanpa menyediakan pengobatan dan pendampingan justru berisiko membuat keluarga kembali menghadapi persoalan yang sama.

Desak Anggaran Khusus Penanganan ODGJ

Yuni meminta Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Provinsi NTB tidak lagi menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan sehingga warga dengan gangguan jiwa terlantar tanpa kepastian pelayanan.

Ia mendorong agar anggaran khusus penanganan ODGJ dialokasikan dalam APBD, termasuk untuk pengobatan, rehabilitasi, pendampingan keluarga, serta layanan rujukan bagi masyarakat kurang mampu.

Selain itu, pemerintah perlu membangun sistem layanan jemput bola. Sebab, tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi untuk membawa anggota keluarganya ke rumah sakit jiwa, terlebih jika harus menempuh perjalanan jauh dan menghadapi berbagai keterbatasan.

“Pemerintah harus punya tim khusus yang bisa menjemput, mendampingi, dan memastikan ODGJ mendapatkan pengobatan secara berkelanjutan. Jangan hanya memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak memasung, tetapi fasilitas dan pelayanan bagi mereka tidak disiapkan,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah menyediakan rumah singgah, fasilitas rehabilitasi, serta pendampingan di tingkat kecamatan dan desa dengan melibatkan puskesmas, dinas sosial, dan pemerintah desa.

Jangan Tunggu Viral Baru Pemerintah Bergerak

Bagi Yuni, kasus Umarlin merupakan peringatan serius bahwa persoalan penanganan ODGJ tidak boleh terus-menerus dibebankan kepada keluarga. Apalagi keluarga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki kemampuan menyediakan pengobatan secara mandiri.

Ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak terus dilemparkan antarinstansi maupun antara pemerintah kabupaten dan provinsi.

“Kalau pemerintah masih membiarkan Umarlin dipasung, itu artinya pemerintah sedang membiarkan pelanggaran kemanusiaan terjadi di depan matanya sendiri. Keluarga itu sudah berkorban, sudah lelah, sudah kehabisan cara. Masa pemerintah yang punya anggaran miliaran, kalah dengan keluarga miskin yang hanya punya tali dan kayu?” tegasnya.

Yuni berharap Pemerintah Kabupaten Bima segera mendatangi keluarga Umarlin untuk melihat langsung kondisinya dan mengambil keputusan terkait pembiayaan serta penanganan medis.

“Jangan tunggu Umarlin meninggal dalam pasungan baru pemerintah ribut. Jangan tunggu viral baru bergerak. Sekarang juga, provinsi dan Kabupaten Bima harus duduk bersama dan memutuskan: anggaran ada, layanan ada, dan pasung dihentikan. Bebaskan Umarlin, dan bebaskan semua ODGJ yang masih dipasung di NTB,” tutup Yuni.

Kasus Umarlin kini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat paling rentan. Sebab, hak untuk mendapatkan pengobatan dan kehidupan yang bermartabat tidak boleh bergantung pada kemampuan ekonomi sebuah keluarga. (Red)

Exit mobile version