LOMBOK UTARA ,SIARPOST— Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (Pemkab KLU) bergerak cepat menghadapi persoalan pasokan air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan dan Gili Meno. Pemerintah daerah memastikan persoalan tersebut tidak boleh berujung pada terhentinya layanan air bagi masyarakat maupun pelaku usaha pariwisata. Kamis, 03/09/26
Dua langkah taktis disiapkan Pemkab KLU untuk menjaga layanan tetap berjalan. Selain menyiapkan dukungan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), pemerintah daerah juga memperpanjang masa diskresi pengelolaan air bersih di kedua kawasan tersebut selama tiga bulan ke depan.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menegaskan pemerintah daerah harus mengambil langkah cepat agar tidak terjadi zero service, atau kekosongan layanan air bersih di kawasan Gili.
Menurutnya, penggunaan BTT telah dikonsultasikan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hasilnya, seluruh unsur Forkopimda menyetujui langkah tersebut karena persoalan pasokan air dinilai memenuhi kriteria kondisi mendesak dan darurat bencana.
“Pertama, kita menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Tadi kita minta pendapat Forkopimda, alhamdulillah semua setuju karena ini memenuhi kriteria kondisi mendesak dan darurat bencana,” ujar Najmul usai memimpin rapat Forkopimda.
Di sisi lain, Pemkab KLU memilih memperpanjang diskresi pengelolaan air bersih selama tiga bulan. Kebijakan tersebut menjadi langkah sementara sembari pemerintah daerah menyelesaikan persoalan perizinan dengan pemerintah pusat.
Najmul menjelaskan, kebutuhan mekanisme khusus tidak terlepas dari posisi kawasan Tiga Gili yang berada dalam zona konservasi nasional. Karena itu, pemerintah daerah masih harus menyesuaikan pengelolaan air dengan ketentuan dan arahan pemerintah pusat.
“Sambil berjalan tiga bulan ini, kita terus menyelesaikan persoalan perizinan di pusat. Mengenai solusi finalnya, apakah nanti skema BtoB (Business to Business) atau swakelola, atau bentuk lainnya. Yang jelas kita nanti mengikuti arahannya pemerintah pusat,” jelasnya.
Bagi Pemkab KLU, persoalan air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno tidak hanya menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga keberlangsungan aktivitas pariwisata. Karena itu, sambil menunggu solusi permanen, pemerintah memilih memastikan kebutuhan air tetap terpenuhi melalui langkah penyelamatan di lapangan.
Najmul meminta masyarakat dan pelaku industri pariwisata di kawasan Gili tidak panik menghadapi kondisi tersebut. Pemerintah daerah, kata dia, terus melakukan berbagai upaya agar pelayanan air tetap tersedia.
“Pesan kita kepada masyarakat yang ada di Gili, pertama tentu mohon bersabar dengan kondisi ini, tetapi yang kedua kami melakukan langkah penyelamatan dengan cara menyuplai air ke sana agar kebutuhan masyarakat dan pariwisata,” pungkasnya.
Dengan dua langkah tersebut, Pemkab Lombok Utara berupaya menjaga agar persoalan teknis dan perizinan tidak sampai membuat masyarakat serta aktivitas pariwisata di Gili Trawangan dan Gili Meno kehilangan akses terhadap kebutuhan air bersih.(Niss)
