JAKARTA, SIAR POST — Pergantian Menteri Keuangan kembali menjadi sorotan. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut memberikan pandangannya mengenai pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan dan pengangkatannya Suahasil Nazara sebagai pengganti.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, Senin (14/9/2026).
Mahfud mengaku mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, pergantian tersebut menunjukkan pemerintah merespons berbagai keluhan publik mengenai kinerja Kementerian Keuangan.
Mahfud juga menyampaikan ucapan selamat kepada Suahasil Nazara. Ia menilai Suahasil memiliki pengalaman sebagai birokrat profesional dan dikenal lebih banyak bekerja dibandingkan mengeluarkan pernyataan di ruang publik.
“Saya mengucapkan selamat kepada Pak Suahasil, teman saya ini. Mudah-mudahan lebih firm dan tentu kita mengapresiasi Presiden yang telah tanggap, ya, sensitif terhadap keluhan-keluhan masyarakat mengenai kinerja Kementerian Keuangan,” ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, terdapat dua persoalan utama yang menjadi kelemahan Purbaya selama menduduki posisi Menteri Keuangan.
Persoalan pertama menyangkut komunikasi publik.
Mahfud menilai sejumlah pernyataan Purbaya justru terkesan terlalu percaya diri dalam menjelaskan persoalan ekonomi yang sebenarnya kompleks. Salah satu contohnya berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Purbaya, menurut Mahfud, pernah menyampaikan bahwa persoalan tersebut relatif mudah ditangani. Namun, ketika nilai rupiah masih mengalami tekanan, persoalan tersebut kemudian dikaitkan dengan Bank Indonesia.
“Dia sesumbar itu semua gampang. Meskipun itu memberikan harapan orang, baru memberi harapan orang, ‘Saya ini beda banget sama Sri Mulyani’. Kira-kira begitu,” kata Mahfud.
Mahfud juga mengkritik kebiasaan Purbaya terlibat dalam perdebatan secara terbuka melalui media massa. Menurutnya, komunikasi pejabat publik semestinya memberikan kepastian dan ketenangan, bukan justru menimbulkan keresahan.
Salah satu pernyataan yang disoroti adalah ketika Purbaya menyebut sekitar 490 daerah berpotensi mengalami kesulitan membayar gaji pegawai akibat pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat.
Bagi Mahfud, persoalan tersebut semestinya terlebih dahulu dicari jalan keluarnya. Pengumuman mengenai kondisi tersebut, jika tidak disertai solusi yang jelas, justru berpotensi memicu kepanikan di masyarakat.
Selain komunikasi publik, Mahfud juga mempertanyakan sejumlah kebijakan perpajakan. Ia menilai penarikan pajak sempat dilakukan secara berlebihan hingga menyasar usaha kecil, industri rumahan, bahkan aktivitas nonkomersial seperti podcast.
Soroti Kebijakan Whoosh hingga Bea Cukai
Kritik kedua Mahfud berkaitan dengan substansi kebijakan dan pelaksanaannya.
Ia mencontohkan persoalan pembiayaan kereta cepat Whoosh. Mahfud menyoroti perubahan sikap terkait sumber pendanaan proyek tersebut.
Purbaya sebelumnya disebut berkomitmen agar pembiayaan Whoosh tidak menggunakan APBN. Pendanaan bahkan sempat dikaitkan dengan Danantara.
Namun, pada akhirnya kewajiban pembiayaan proyek tersebut disebut masuk ke dalam APBN. Mahfud menyebut negara harus menanggung pembayaran sekitar Rp1 triliun per tahun selama 80 tahun.
Mahfud juga mempertanyakan langkah pembenahan di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Sebelumnya, Purbaya disebut pernah melontarkan ancaman untuk menutup Bea Cukai apabila lembaga tersebut tidak mampu berbenah. Namun, setelah muncul sejumlah persoalan korupsi, Mahfud menilai belum terlihat langkah penataan struktural yang cukup serius.
Dari berbagai persoalan tersebut, Mahfud menyimpulkan bahwa sejumlah janji yang disampaikan Purbaya ketika menjabat belum sepenuhnya terwujud.
Ia menilai persoalannya bukan semata-mata pada kemampuan menyampaikan gagasan, tetapi bagaimana janji dan gagasan tersebut benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang efektif.
Kini, Mahfud berharap Suahasil Nazara mampu membawa perubahan di Kementerian Keuangan.
Menurutnya, pembenahan perlu dilakukan tidak hanya dari sisi komunikasi publik, tetapi juga menyangkut kualitas kebijakan dan konsistensi pelaksanaannya.
Pergantian Menteri Keuangan tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola dan kinerja pengelolaan keuangan negara. (Red)
