LOMBOK UTARA,SIARPOST — Apresiasi tingkat nasional yang diterima Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dari Kementerian Dalam Negeri menjadi penanda atas sejumlah capaian daerah di bidang kesehatan. Namun, bagi Pemkab Lombok Utara, penghargaan tersebut bukan menjadi titik akhir.
Capaian itu justru dijadikan pemacu untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan agar dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara dr. H. L. Bahrudin, M.Kes., mengatakan arah kebijakan pemerintah daerah sejak awal menempatkan pemerataan pelayanan kesehatan sebagai salah satu prioritas.
“Arahan dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati sangat jelas, yaitu bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Lombok Utara tanpa membeda-bedakan status sosial maupun ekonomi,” kata Bahrudin kepada media ini, Jumat (18/9/2026).
Menurutnya, apresiasi dari Kemendagri tersebut tidak diberikan semata berdasarkan penilaian internal pemerintah daerah. Proses penilaian dilakukan secara independen dengan menggunakan data dari sejumlah instansi resmi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS).
Sejumlah indikator kesehatan Lombok Utara turut menjadi bagian dari penilaian tersebut. Di antaranya capaian Universal Health Coverage (UHC) 100 persen, keberhasilan eliminasi malaria, serta program berkelanjutan dalam penanganan stunting dan penanggulangan tuberkulosis (TB).
Bahrudin menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja berkelanjutan, mulai dari pelayanan tingkat dasar hingga fasilitas kesehatan rujukan.
Salah satu strategi yang ditempuh Pemkab Lombok Utara ialah memperluas jejaring pelayanan dengan melibatkan fasilitas kesehatan swasta.
Sejak 2025, sejumlah klinik swasta telah diintegrasikan dalam sistem pelayanan untuk melayani peserta BPJS Kesehatan maupun masyarakat umum.
Langkah ini dinilai penting karena kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terus berkembang. Dengan semakin banyak fasilitas yang terlibat, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan diharapkan semakin dekat sekaligus mengurangi konsentrasi pasien pada fasilitas kesehatan milik pemerintah.
“Ini bagian dari bagaimana kita memperluas akses pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Capaian tersebut juga tidak terlepas dari kerja tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti puskesmas, hingga fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) di rumah sakit.
Menurut Bahrudin, tenaga kesehatan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.
“Mendapatkan penghargaan tentu membanggakan, tetapi mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan adalah tantangan yang jauh lebih besar. Seluruh jajaran nakes berkomitmen penuh untuk menjaga konsistensi kinerja ini,” tegasnya.
Di balik capaian tersebut, Pemkab Lombok Utara masih menghadapi persoalan kapasitas fasilitas kesehatan yang belum sepenuhnya mampu menampung kebutuhan pelayanan masyarakat.
Kondisi itu menjadi salah satu alasan pemerintah daerah mulai menyiapkan pembangunan fasilitas kesehatan baru di sejumlah wilayah.
Salah satu agenda besar tersebut adalah pembangunan rumah sakit di Kecamatan Bayan yang diproyeksikan mulai dibangun pada 2027.
Rumah sakit tersebut disiapkan untuk mendekatkan akses pelayanan medis bagi masyarakat Lombok Utara bagian timur dan tengah. Kehadirannya juga diharapkan dapat mengurangi penumpukan pelayanan yang selama ini lebih banyak terkonsentrasi di satu rumah sakit daerah.
Rencana pembangunan rumah sakit di Bayan tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.
Tidak hanya di daratan, penguatan layanan kesehatan juga diarahkan ke kawasan pariwisata.
Pemkab Lombok Utara merencanakan pembangunan mini hospital di Gili Trawangan pada 2027. Fasilitas tersebut diproyeksikan melayani kebutuhan kesehatan masyarakat sekaligus mendukung aktivitas pariwisata di salah satu destinasi utama Lombok Utara.
Keberadaan mini hospital di Gili Trawangan nantinya diharapkan memberikan akses layanan kesehatan yang lebih dekat bagi masyarakat maupun wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.
Dengan demikian, agenda kesehatan Lombok Utara tidak berhenti pada capaian indikator dan penghargaan. Pemerintah daerah mulai mengarahkan capaian tersebut pada penguatan sistem pelayanan, perluasan jejaring fasilitas kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur baru.
Bahrudin menegaskan keberlanjutan program tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah, Bappeda, tenaga kesehatan hingga insan pers.
Sinergi tersebut dinilai penting agar peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dapat terus dikawal dan diterjemahkan menjadi pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Penghargaan dari Kemendagri pun akhirnya menjadi bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir, dalam upaya Pemkab Lombok Utara membangun sistem kesehatan yang semakin merata dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah.(Niss)
