LOMBOK BARAT, SIAR POST — Kelangkaan semen di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai memunculkan pertanyaan mengenai rantai distribusi.
Di tengah harga semen tingkat pengecer yang dilaporkan mencapai Rp80 ribu hingga Rp87 ribu per sak, pemerintah sebelumnya menyebut pasokan dan aktivitas bongkar muat semen di Pelabuhan Lembar masih berjalan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Lombok Barat, Muhamad Gumelar Fawaz.
Ia mempertanyakan bagaimana aliran semen setelah masuk melalui jalur distribusi di Lombok Barat, terutama ketika masyarakat masih kesulitan memperoleh semen dengan harga normal.
“Kalau semen masih masuk dan aktivitas bongkar muat tetap berjalan, masyarakat tentu berhak mengetahui ke mana distribusi semen tersebut mengalir,” kata Gumelar, Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, pertanyaan tersebut bukan berarti menuduh adanya penimbunan maupun pengalihan semen untuk proyek tertentu.
KAMMI, kata dia, justru meminta pemerintah membuka data distribusi agar persoalan kelangkaan tidak berkembang menjadi dugaan di tengah masyarakat.
Kelangkaan semen di Lombok Barat disebut mulai terasa sejak akhir Juli hingga awal Agustus 2026 dan semakin parah pada September.
Harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp65 ribu per sak di tingkat pengecer, kini dilaporkan naik menjadi sekitar Rp80 ribu hingga Rp87 ribu.
Dinas Perdagangan Lombok Barat sebelumnya menyampaikan bahwa sejumlah distributor, seperti Tiga Roda, Bosowa dan Tonasa, mengalami keterbatasan pasokan.
Gangguan tersebut antara lain dikaitkan dengan persoalan bahan bakar dan energi dalam proses produksi semen.
Di sisi lain, Disperindag NTB pada 29 September 2026 menyatakan kondisi di Pelabuhan Lembar masih normal. Kuota semen disebut masih tersedia dan aktivitas bongkar muat tetap berlangsung setelah dilakukan koordinasi dengan Pelindo dan KSOP Lembar.
Perbedaan kondisi antara pintu masuk pasokan dan pasar tersebut yang menurut KAMMI perlu dijelaskan pemerintah.
“Kalau persoalannya produksi, berapa penurunannya? Kalau persoalannya distribusi, di mana titik masalahnya? Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan berdasarkan data,” ujar Gumelar.
Kenaikan harga semen tidak hanya berkaitan dengan persoalan produksi dan distribusi.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebelumnya menjelaskan bahwa kebutuhan semen juga meningkat menjelang musim hujan. Pada periode yang sama, sejumlah pekerjaan pembangunan mulai berjalan setelah proses tender sehingga permintaan material ikut meningkat.
Artinya, kondisi terjadi ketika pasokan mengalami gangguan sementara permintaan justru meningkat.
Namun, menurut KAMMI, kondisi tersebut tetap tidak menjawab pertanyaan mengenai distribusi semen setelah berada di wilayah Lombok Barat.
Terlebih, harga di tingkat distributor disebut relatif tidak mengalami kenaikan signifikan, sementara harga di tingkat pengecer meningkat cukup tinggi.
Karena itu, KAMMI mempertanyakan apakah terdapat peningkatan biaya distribusi, keterbatasan pasokan ke toko kecil, pembelian dalam jumlah besar, atau faktor lain yang menyebabkan harga di tingkat konsumen melonjak.
DPRD Lobar Juga Soroti Dugaan Penimbunan
Persoalan distribusi semen sebelumnya juga menjadi perhatian Komisi III DPRD Lombok Barat.
DPRD menyebut adanya dugaan penimbunan setelah memperoleh informasi bahwa harga semen dari pabrik ke distributor relatif normal, sementara harga di tingkat pengecer mengalami kenaikan.
Namun, dugaan tersebut belum dapat disebut sebagai fakta dan masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan di lapangan.
KAMMI Lombok Barat menegaskan tidak ingin membangun kesimpulan berdasarkan dugaan.
“Dugaan penimbunan belum tentu fakta. Karena itu kami tidak ingin ikut menuduh. Yang kami minta adalah data distribusi dibuka,” tegas Gumelar.
KAMMI Singgung Pembangunan KDKMP
Pertanyaan mengenai distribusi semen juga muncul bersamaan dengan percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di NTB.
Dinas Koperasi UKM NTB sebelumnya menyatakan Lombok Barat menjadi salah satu daerah yang mendapat pendampingan percepatan pembangunan fisik KDKMP.
Namun, KAMMI menilai kebutuhan semen untuk pembangunan KDKMP tidak boleh serta-merta dikaitkan sebagai penyebab kelangkaan semen masyarakat tanpa data yang jelas.
“Kami tidak sedang mempertentangkan KDKMP dengan masyarakat. Yang kami pertanyakan adalah bagaimana pemerintah memastikan distribusi semen tetap adil ketika masyarakat sedang kesulitan mendapatkan semen,” katanya.
Menurut Gumelar, apabila memang terdapat mekanisme pengadaan atau alokasi semen khusus untuk proyek pemerintah maupun KDKMP, pemerintah perlu menjelaskannya secara terbuka.
