SUMBAWA BARAT, SIARPOST – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas gizi dan kecerdasan generasi bangsa, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, perputaran uang, serta terbukanya pasar bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM.
Pandangan tersebut disampaikan Muhammad Saleh, SE, tokoh masyarakat Sumbawa Barat yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat selama tiga periode dan pernah menduduki salah satu unsur pimpinan DPRD KSB. Saat ini, ia juga berperan sebagai pemilik mitra MBG yang berafiliasi dengan Yayasan Sidik Awahab Sumbawa Barat.
Menurut Saleh, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini perlu dilihat secara menyeluruh. MBG bukan hanya menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang melibatkan banyak sektor masyarakat.
Secara konstitusional, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan amanat UUD 1945, antara lain Pasal 28C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 34. Melalui MBG, pemerintah berupaya mendukung pemenuhan gizi sekaligus membangun generasi yang sehat dan produktif.
“Manfaat MBG tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan. Ada tenaga kerja yang terserap, bahan pangan yang dibeli, serta petani, peternak, dan nelayan yang berpeluang mendapatkan pasar lebih luas,” demikian pandangan Saleh.
Tata Kelola Harus Diperkuat, Pengawasan Jangan Kendor
Saleh mengakui, perjalanan awal program MBG menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek regulasi, tata kelola, dan mekanisme kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan para mitra penyelenggara.
Menurutnya, program berskala nasional dengan kebutuhan anggaran besar membutuhkan aturan yang jelas, transparansi, serta pengawasan ketat agar pelaksanaannya sesuai tujuan.
Di sisi lain, Saleh menilai upaya pembenahan tata kelola dan penguatan pengawasan yang tengah dilakukan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan program MBG.
Ia memandang pembenahan aturan, penertiban pelaksanaan, serta penguatan standar operasional diperlukan untuk membangun kepercayaan terhadap pengelolaan program, termasuk bagi para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Saleh, kepercayaan dalam pengelolaan MBG merupakan hal yang sangat penting. Kepercayaan tersebut harus dibangun melalui aturan yang jelas, pengawasan yang konsisten, transparansi penggunaan anggaran, serta kepastian bahwa seluruh mitra menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan.
Ia menilai, apabila pembenahan dilakukan secara konsisten, program MBG akan memiliki fondasi tata kelola yang lebih kuat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh penerima manfaat maupun masyarakat yang terlibat dalam rantai pasoknya.
Pengawasan juga perlu mencakup kualitas makanan, keamanan pangan, operasional dapur, serta akuntabilitas penggunaan anggaran agar tujuan program tetap terjaga.
“Program sebesar ini harus dikelola secara profesional dan transparan. Tujuannya bukan sekadar memperbanyak dapur, tetapi memastikan penerima manfaat mendapatkan makanan berkualitas dan masyarakat ikut merasakan dampak ekonominya,” menjadi penekanan dalam pandangan Saleh.
Satu Dapur MBG Berpotensi Membuka Puluhan Lapangan Kerja
Salah satu dampak ekonomi yang disoroti Saleh adalah terbukanya lapangan kerja baru. Dalam ilustrasi yang disampaikannya, satu dapur SPPG dapat melibatkan sekitar 50 tenaga kerja atau relawan, sesuai skala dan kebutuhan operasional.
Jika menggunakan asumsi tersebut dan angka sekitar 27.000 dapur SPPG, potensi kebutuhan tenaga kerja secara matematis mencapai 1,35 juta orang secara nasional. Angka ini merupakan ilustrasi, bukan jumlah tenaga kerja aktual yang telah terverifikasi.
Selain penyerapan tenaga kerja, Saleh memperkirakan satu dapur SPPG dalam skema tertentu dapat menggerakkan perputaran dana hingga sekitar Rp1 miliar per bulan, termasuk untuk belanja bahan pangan dan kebutuhan operasional.
Dengan asumsi yang sama, 27.000 dapur berpotensi menghasilkan perputaran dana hingga Rp27 triliun per bulan. Angka tersebut merupakan simulasi, bukan data resmi realisasi belanja seluruh SPPG.
Meski demikian, gambaran itu menunjukkan besarnya potensi ekonomi yang dapat terbentuk apabila program berjalan optimal dan rantai pasoknya melibatkan pelaku usaha lokal.
Bagi Saleh, pandangan tersebut bukan sekadar hitung-hitungan ekonomi. Ia mengaku melihat dan merasakan langsung perubahan yang dialami para pekerja karena sehari-hari bergelut dengan aktivitas dapur MBG dan mendampingi para relawan.
Dari interaksi tersebut, ia menyaksikan berbagai keluh kesah para relawan saat menjalankan pekerjaan, sekaligus kegembiraan mereka ketika menerima gaji atau upah atas tenaga yang telah dicurahkan.
Saleh menilai, penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan di dapur MBG menjadi berkah tersendiri bagi para pekerja. Selain membantu memenuhi kebutuhan keluarga, pekerjaan tersebut juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan tanpa harus meninggalkan kampung halaman.
“Ini suatu berkah dari kebijakan yang benar-benar dirasakan oleh para pekerja. Saya sehari-hari bergelut di dapur MBG, mendampingi para relawan, sehingga bisa merasakan keluh kesah mereka hingga kegembiraan ketika menerima gaji atau upah,” ungkap Saleh.
Ia juga menceritakan ungkapan sejumlah relawan yang merasa bersyukur karena kini memiliki kesempatan mendapatkan penghasilan di daerah sendiri.
“Relawan mengatakan kepada saya, kami tidak perlu lagi menjadi TKI ke luar negeri. Kami sudah cukup senang dengan pendapatan yang kami peroleh karena bisa tetap dekat dengan suami, istri, anak, bahkan cucu,” tutur Saleh, menggambarkan kebahagiaan para relawan.
Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa dampak MBG tidak hanya berkaitan dengan angka penyerapan tenaga kerja atau besarnya perputaran uang. Ada pula nilai sosial berupa kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, mendapatkan penghasilan, dan tetap berkumpul bersama keluarga.
Petani, Peternak, dan Nelayan Harus Ikut Merasakan Manfaat
Menurut Saleh, efek berganda MBG akan semakin terasa apabila kebutuhan bahan pangan dipenuhi dengan mengoptimalkan potensi daerah.
