MATARAM, SIAR POST – Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Nusa Tenggara Barat (NTB) menghimpun sejumlah tokoh daerah dari berbagai latar belakang, mulai dari kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD hingga figur yang memiliki jejaring di lingkungan pemerintahan.
Komposisi kepengurusan ini menjadi modal organisasi untuk memperkuat kolaborasi dan mendorong pengembangan ekonomi kreatif di NTB.
Sejumlah nama yang dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gekrafs di kabupaten/kota memiliki posisi strategis di daerah masing-masing. Mereka diharapkan dapat memperluas jejaring organisasi sekaligus membangun sinergi dengan pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas kreatif.
Pelantikan pengurus DPW dan DPC Gekrafs se-NTB dilakukan serentak oleh Ketua Umum DPP Gekrafs, Kawendra Lukistian, di Plaza Hotel Mataram, Jumat (23/10/2026). Dalam kesempatan yang sama, Yeyen Seprian Rachmat kembali dipercaya memimpin DPW Gekrafs NTB untuk masa bakti 2026–2029.
Kehadiran para tokoh daerah dalam kepengurusan Gekrafs menjadi sorotan karena pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya membutuhkan kreativitas dan kemampuan pelaku usaha, tetapi juga dukungan kebijakan, akses pasar, pendampingan, serta kolaborasi lintas sektor.
Ketua DPC Berasal dari Berbagai Kalangan Strategis
Sejumlah ketua DPC Gekrafs NTB memiliki latar belakang di pemerintahan dan lembaga legislatif.
Di Kabupaten Lombok Utara, H. Rohani yang merupakan anggota DPRD Provinsi NTB dipercaya memimpin DPC Gekrafs setempat.
Sementara itu, DPC Gekrafs Lombok Barat dipimpin Utman Rifqi, ia adalah Suami dari Wakil Bupati Lombok Barat. Dalam keterangannya, ia menyampaikan komitmen untuk menyukseskan empat program pokok Gekrafs melalui sinergi dengan perangkat daerah yang membidangi pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga.
Di Lombok Tengah, anggota DPRD Provinsi NTB Megawati Lestari menyatakan komitmennya untuk meneruskan perjuangan dan menjaga semangat organisasi dalam mengembangkan ekonomi kreatif di daerahnya.
Adapun DPC Gekrafs Lombok Timur dipimpin oleh Wakil Bupati Lombok Timur. Ia menyampaikan bahwa keterlibatannya dalam organisasi tersebut didorong oleh kepentingan untuk membangun jejaring dan memajukan daerah.
Di Kabupaten Sumbawa Barat, Badarudin Duri yang menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dipercaya menjadi ketua DPC Gekrafs.
Sementara itu, DPC Gekrafs Kabupaten Sumbawa dipimpin Julfikar, yang juga menjabat Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa. Ia menyebut pengalamannya di bidang ketenagakerjaan dan kepariwisataan menjadi salah satu bidang yang dapat disinergikan dengan pengembangan ekonomi kreatif.
Julfikar berharap Gekrafs di Sumbawa semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat.
Untuk Kota Mataram, kepengurusan DPC Gekrafs dipimpin oleh seorang wanita yang juga punya visi misi yang luar biasa.
Selain nama-nama tersebut, kepengurusan DPC Gekrafs di Dompu dipimpin Kurnia Ramadhan, yang menekankan pentingnya menghimpun para pengusaha dan memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketua DPC Gekrafs Dompu, Kurnia Ramadhan, menyampaikan tekadnya untuk menghimpun para pengusaha dan memperkuat keberadaan UMKM di daerahnya.
Ia menyebut terdapat sekitar 4.000 UMKM yang menjadi potensi untuk dikembangkan melalui kolaborasi dan pendampingan. Angka tersebut masih perlu disesuaikan dengan data resmi pemerintah daerah atau instansi terkait.
Menurut Kurnia, pengembangan usaha tidak semestinya hanya berorientasi pada keuntungan materi. Pengusaha yang telah berkembang juga diharapkan memiliki kepedulian sosial dan membantu pelaku usaha yang masih berada pada skala kecil.
Dengan pendekatan tersebut, pertumbuhan ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya dinikmati oleh kelompok usaha tertentu, tetapi juga memberikan peluang kepada lebih banyak masyarakat.
Upaya menghimpun pengusaha, memperluas jejaring, dan membangun kepedulian antarpelaku usaha menjadi bagian dari langkah yang ingin didorong Gekrafs Dompu.
Jejaring Pengurus Jadi Modal Perjuangkan Kebijakan
Kehadiran tokoh yang memiliki pengalaman di pemerintahan dan lembaga legislatif membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi pengembangan ekonomi kreatif. Meski demikian, efektivitas jejaring tersebut akan ditentukan oleh program konkret yang dijalankan serta kemampuan organisasi membangun kerja sama dengan berbagai pihak.
Ketua DPW Gekrafs NTB, Yeyen Seprian Rachmat, sebelumnya menegaskan bahwa pengembangan ekonomi kreatif perlu disertai penguatan literasi masyarakat dan perangkat kebijakan di tingkat daerah.
Ia berharap seluruh kabupaten/kota di NTB dapat memiliki peraturan daerah tentang ekonomi kreatif sehingga sektor tersebut memperoleh landasan kebijakan yang lebih kuat.
