MATARAM, SIAR POST – Yeyen Seprian Rachmat kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk masa bakti 2026–2029. Pada periode keduanya, Yeyen menargetkan penguatan literasi ekonomi kreatif hingga tingkat masyarakat bawah serta mendorong lahirnya peraturan daerah (Perda) tentang ekonomi kreatif di kabupaten/kota se-NTB.
Pelantikan pengurus DPW dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gekrafs se-NTB tersebut dilakukan secara serentak oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gekrafs, Kawendra Lukistian, di Plaza Hotel Mataram, Jumat (23/10/2026).
Kembali memimpin Gekrafs NTB, Yeyen menegaskan bahwa pengembangan ekonomi kreatif tidak cukup hanya melalui pembentukan organisasi. Diperlukan gerakan nyata, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan kebijakan pemerintah agar potensi pelaku ekonomi kreatif dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi daerah.
“Ke depan kami ingin memperkuat literasi ekonomi kreatif sampai lapisan bawah. Perangkat kebijakannya juga harus kita perkuat. Kita berharap di periode kedua ini, kabupaten/kota sudah memiliki Perda Ekonomi Kreatif,” ungkap Yeyen kepada awak media.
Menurutnya, keberadaan regulasi di tingkat daerah menjadi salah satu fondasi penting untuk memastikan ekonomi kreatif masuk dalam prioritas pembangunan kabupaten/kota. Dengan demikian, program pemberdayaan pelaku kreatif dapat memiliki arah yang jelas dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan.
Ekonomi Kreatif Harus Menyatukan Semua Kalangan
Dalam sambutannya, Yeyen menekankan bahwa Gekrafs harus menjadi ruang bersama bagi berbagai kalangan untuk memperjuangkan kemajuan ekonomi kreatif, tanpa dibatasi perbedaan latar belakang maupun jabatan.
Ia menyebut para ketua DPC yang dilantik memiliki karakter dan warna perjuangan masing-masing. Namun, seluruh pengurus memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak perekonomian NTB.
“Gerakan ekonomi kreatif ini tidak ada sekat oleh jabatan dan lainnya. Perjuangan dan kepentingan kita adalah untuk ekonomi kreatif,” tegasnya.
Yeyen juga mengingatkan bahwa kepengurusan Gekrafs tidak boleh berhenti pada urusan struktural. Seluruh program harus dibangun melalui kolaborasi dengan pemerintah, komunitas, pelaku usaha, dan berbagai lembaga yang memiliki perhatian terhadap pengembangan sektor kreatif.
Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk memperluas akses pelaku ekonomi kreatif terhadap pendampingan, pasar, jejaring usaha, dan peluang pengembangan produk.
Ia menilai ekonomi kreatif memiliki potensi besar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk menciptakan usaha dan lapangan kerja.
Gubernur NTB Tempatkan Ekonomi Kreatif sebagai Prioritas
Mewakili Gubernur NTB, Yusron Hadi menyampaikan apresiasi atas pelantikan pengurus Gekrafs yang dinilainya menjadi momentum penting untuk memperkuat pembangunan ekonomi kreatif di daerah.
Menurut Yusron, perhatian pemerintah terhadap sektor ini semakin kuat, salah satunya melalui pembentukan kementerian khusus yang menangani ekonomi kreatif di tingkat nasional.
Di NTB, keberadaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menunjukkan bahwa pengembangan sektor tersebut menjadi bagian penting dalam arah pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, ekonomi kreatif memiliki 21 subsektor yang mencakup beragam bidang, mulai dari seni, kerajinan, dan produk berbasis budaya hingga pengembangan teknologi serta konten digital.
Sejumlah subsektor baru yang mendapat perhatian antara lain pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), konten digital, modifikasi otomotif, dan sulih suara.
Yusron menilai berbagai potensi tersebut telah tumbuh di NTB. Pelaku seni, perajin, pengembang aplikasi, hingga pelaku usaha kreatif lainnya memiliki peluang untuk berkembang apabila memperoleh pendampingan dan akses pasar yang memadai.
“Potensi dan sumber daya ekonomi kreatif di NTB sudah ada. Namun, memang perlu pendampingan dari pemerintah dan Gekrafs untuk memaksimalkan semuanya, termasuk bagaimana menghubungkan pelaku ekonomi kreatif dengan penggunanya,” ujarnya.
Ia berharap kepengurusan Gekrafs yang baru dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pelaku kreatif, memperluas pemasaran produk, dan mengoptimalkan potensi lokal.
Ketua Umum DPP Gekrafs, Kawendra Lukistian, turut menyampaikan apresiasi kepada Yeyen dan seluruh pengurus yang dilantik. Ia menilai NTB memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
Kawendra menekankan bahwa gerakan ekonomi kreatif harus diwujudkan melalui aksi nyata, bukan sekadar narasi. Kolaborasi yang telah dibangun Gekrafs NTB, termasuk dalam mempromosikan produk-produk lokal, perlu terus diperkuat agar karya anak daerah mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
Ia juga meminta setiap DPC Gekrafs memiliki setidaknya satu desa binaan ekonomi kreatif. Program tersebut diharapkan menjadi pintu masuk untuk menggali potensi unggulan desa, mendampingi pelaku usaha, dan memperkenalkan produk lokal ke pasar nasional maupun internasional.
Kawendra mencontohkan, produk unggulan dari Lombok Timur maupun daerah lain di NTB berpeluang menembus pasar yang lebih luas apabila didukung jejaring, promosi, dan pengembangan produk yang tepat.
Menurutnya, penguatan ekonomi kreatif juga harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, mulai dari lahirnya pengusaha baru, terbukanya lapangan kerja, hingga terjaganya kebudayaan lokal.
Nusantara Creative Walk Meriahkan Hari Ekonomi Kreatif Nasional
Pelantikan pengurus Gekrafs NTB juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional yang jatuh pada 24 Oktober 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Yeyen menyampaikan bahwa NTB menjadi salah satu dari tujuh provinsi yang dipilih untuk mengaktifkan program Nusantara Creative Walk.
Program ini dirancang sebagai ruang promosi sekaligus perayaan kreativitas lokal melalui kegiatan berjalan bersama, panggung hiburan, serta bazar yang menghadirkan kuliner dan produk kreatif daerah.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat mempertemukan pelaku ekonomi kreatif dengan masyarakat sekaligus memperluas pengenalan terhadap produk unggulan NTB.
Bagi Gekrafs NTB, momentum peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional bukan sekadar seremoni, melainkan kesempatan untuk memperkuat gerakan bersama dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan kepengurusan baru periode 2026–2029, Yeyen berharap Gekrafs semakin aktif menjangkau masyarakat, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, dan memperjuangkan regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi kreatif.
Targetnya bukan hanya memperbanyak kegiatan, tetapi juga memastikan potensi kreatif NTB mampu melahirkan usaha baru, menciptakan lapangan kerja, melestarikan kebudayaan, dan membawa produk lokal bersaing di pasar yang lebih luas. (Red)
