Jakarta, SIAR POST — Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menegaskan komitmennya untuk mengawal agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya memberantas korupsi, membenahi birokrasi, serta menghadapi dominasi kepentingan oligarki dan jaringan kekuasaan informal yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum PP KAMMI Periode 2026–2028, Muhammad Amri Akbar, yang akrab disapa Amri, bertepatan dengan momentum Musyawarah Kerja Nasional PP KAMMI.
Menurut Amri, Mukernas bukan sekadar forum konsolidasi dan penyusunan program kerja organisasi, melainkan momentum untuk menegaskan arah perjuangan KAMMI sebagai gerakan mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moral, intelektual, dan kebangsaan dalam mengawal masa depan Indonesia.
“Dalam momentum Musyawarah Kerja Nasional ini, kami menegaskan bahwa PP KAMMI siap mengawal kebijakan strategis Presiden Prabowo yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami tidak akan membiarkan Presiden berjuang sendiri dalam menghadapi praktik oligarki, birokrat korup, dan mentalitas londo ireng yang berpotensi menghambat agenda besar pembangunan nasional,” tegas Amri.
Amri menilai bahwa keberhasilan agenda transformasi nasional tidak cukup hanya bertumpu pada komitmen seorang Presiden. Diperlukan dukungan institusi negara, penegakan hukum yang konsisten, serta partisipasi aktif masyarakat sipil untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai amanat konstitusi.
Menurutnya, oligarki merupakan persoalan serius ketika konsentrasi kekuatan ekonomi memiliki pengaruh berlebihan terhadap proses pengambilan keputusan politik.
Sementara itu, istilah deep state digunakan dalam diskursus politik untuk menggambarkan dugaan jaringan kekuasaan informal yang bekerja di luar mekanisme akuntabilitas pemerintahan. Adapun londo ireng dimaknai sebagai kritik terhadap mentalitas elite yang mengutamakan kepentingan sempit dibandingkan kedaulatan bangsa.
“Indonesia tidak boleh menjadi negara yang secara formal merdeka, tetapi secara substantif masih tersandera oleh kepentingan segelintir elite. Kekuasaan negara harus sepenuhnya diabdikan untuk kesejahteraan rakyat, bukan menjadi instrumen akumulasi kekayaan dan pelanggengan pengaruh kelompok tertentu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Amri menyampaikan bahwa agenda besar Presiden Prabowo dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian energi, hilirisasi industri, serta pemerataan ekonomi membutuhkan keberanian melakukan pembenahan struktural terhadap praktik-praktik yang menghambat efektivitas pemerintahan.
Karena itu, PP KAMMI mendorong Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sektor-sektor strategis, khususnya energi, pertambangan, kehutanan, pangan, dan pengelolaan sumber daya alam.
“Pembersihan total yang kami dorong harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional, penegakan hukum, reformasi birokrasi, serta pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Negara tidak boleh kalah oleh praktik penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, maupun jaringan rente yang merugikan kepentingan publik,” lanjut Amri.
Dalam konteks tersebut, Amri menegaskan bahwa PP KAMMI akan menempatkan dirinya sebagai mitra kritis dan konstruktif pemerintahan. Dukungan terhadap kebijakan Presiden tidak berarti menghilangkan independensi gerakan mahasiswa ataupun menutup ruang kritik terhadap penyelenggaraan negara.
“KAMMI tidak sedang menawarkan dukungan politik tanpa syarat. Kami berdiri bersama setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat, memperkuat kedaulatan nasional, dan menghadirkan keadilan sosial. Sebaliknya, kami akan tetap kritis terhadap setiap penyimpangan kekuasaan, dari mana pun datangnya,” jelasnya.
Amri juga mengingatkan bahwa perubahan besar tidak cukup dilakukan melalui pergantian figur dalam struktur pemerintahan. Reformasi harus menyentuh sistem, budaya birokrasi, mekanisme pengawasan, serta hubungan antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi.
“Kita tidak ingin Indonesia hanya mengalami pergantian kepemimpinan, sementara praktik-praktik lama yang merugikan rakyat terus bertahan. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah transformasi tata kelola kekuasaan agar negara benar-benar bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Melalui Mukernas PP KAMMI, Amri turut mengajak seluruh kader KAMMI di berbagai daerah untuk memperkuat konsolidasi gerakan, meningkatkan kapasitas intelektual, dan mengambil peran aktif dalam pengawasan kebijakan publik.
Menurutnya, gerakan mahasiswa harus mampu menghadirkan gagasan, kritik berbasis data, dan kontribusi nyata dalam menyelesaikan persoalan bangsa, bukan sekadar menjadi penonton dalam dinamika politik nasional.
“Momentum Mukernas ini harus menjadi titik awal penguatan peran KAMMI sebagai rumah besar kaderisasi kepemimpinan muslim negarawan. Kita ingin melahirkan generasi pemimpin yang memiliki integritas, keberanian moral, kapasitas intelektual, dan keberpihakan yang jelas kepada kepentingan bangsa,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Amri menegaskan bahwa PP KAMMI berkomitmen menjaga independensi organisasi sekaligus membangun sinergi dengan seluruh kekuatan bangsa dalam mengawal agenda pembangunan nasional.
“Presiden Prabowo tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian dalam menghadapi praktik oligarki, birokrat korup, dan mentalitas londo ireng. KAMMI siap mengambil bagian melalui gerakan intelektual, pengawasan publik, dan konsolidasi kekuatan masyarakat sipil yang demokratis.”
“Bagi KAMMI, mengawal Presiden bukan berarti membela kekuasaan secara membabi buta, melainkan memastikan kekuasaan tetap berada di jalan konstitusi, berpihak kepada rakyat, dan bekerja untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Sebab, loyalitas tertinggi gerakan mahasiswa bukan kepada individu atau kelompok, melainkan kepada bangsa, negara, dan kepentingan rakyat Indonesia,” pungkas Amri.
