LOMBOK BARAT, SIAR POST – Dinamika internal Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Lombok Barat memanas. Presidium Badan Otonom (Banom) NWDI Lombok Barat secara terbuka menyatakan penolakan terhadap kepemimpinan H. Makmun sebagai Ketua Pengurus Daerah (PD) NWDI Lombok Barat. Mereka bahkan mendesak agar hasil Musyawarah Daerah (Musda) yang telah berlangsung beberapa hari lalu ditinjau kembali dan dilakukan Musda ulang.
Sikap tegas tersebut disampaikan Presidium Banom NWDI Lombok Barat sebagai bentuk evaluasi terhadap arah dan perkembangan organisasi. Mereka menilai kepemimpinan yang ada belum mampu menghadirkan perubahan signifikan, baik dari sisi konsolidasi kader, program strategis maupun aktivitas organisasi.
Presidium Banom menilai NWDI Lombok Barat saat ini mengalami stagnasi. Organisasi yang memiliki sejarah perjuangan besar tersebut dinilai belum menunjukkan geliat dan terobosan yang mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.
Menurut mereka, NWDI membutuhkan kepemimpinan yang progresif, visioner, inovatif, dan mampu menggerakkan seluruh elemen organisasi. Bukan sekadar mempertahankan struktur kepengurusan tanpa diikuti program kerja dan gerakan nyata.
Meski menyatakan penolakan terhadap kepemimpinan H. Makmun, Presidium Banom menegaskan bahwa sikap tersebut bukan dilandasi persoalan pribadi. Mereka mengaku tetap menghormati H. Makmun sebagai tokoh yang memiliki rekam jejak dan kontribusi tersendiri.
Namun, penghormatan terhadap tokoh organisasi, menurut mereka, tidak boleh menjadi penghalang bagi evaluasi dan regenerasi kepemimpinan.
“Jangan sampai penghormatan terhadap figur justru mengorbankan kepentingan organisasi. Organisasi tidak boleh disandera oleh romantisme ketokohan, sementara tuntutan perubahan terus bergerak maju,” demikian sikap Presidium Banom dalam pernyataan persnya.
Soroti Prosedur dan Legitimasi Musda
Tak hanya mempersoalkan kepemimpinan, Presidium Banom NWDI Lombok Barat juga menyoroti pelaksanaan Musda yang dinilai masih menyisakan persoalan prosedural dan legitimasi.
Mereka berpandangan, proses Musda belum sepenuhnya mencerminkan prinsip musyawarah yang demokratis dan inklusif. Khususnya dalam mengakomodasi keterlibatan seluruh elemen organisasi, termasuk badan-badan otonom NWDI.
Atas dasar itu, Presidium Banom meminta Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Besar (PB) NWDI agar tidak terburu-buru mengesahkan hasil Musda sebelum persoalan yang dipersoalkan tersebut ditelaah secara menyeluruh.
Mereka juga secara tegas mendesak agar Musda ulang dilaksanakan melalui mekanisme yang transparan, demokratis, serta sesuai dengan ketentuan organisasi.
Bagi Presidium Banom, Musda ulang bukan bentuk pembangkangan terhadap organisasi. Sebaliknya, langkah tersebut dianggap sebagai upaya menjaga marwah NWDI sekaligus memastikan kepengurusan yang terbentuk memiliki legitimasi dan mampu merangkul seluruh elemen.
Zulfan Hadi: NWDI Butuh Perubahan, Bukan Sekadar Pergantian Nama
Ketua Presidium Banom NWDI Lombok Barat, Zulfan Hadi, menegaskan bahwa PW dan PB NWDI harus mempertimbangkan kembali hasil Musda dengan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan figur maupun kelompok tertentu.
Ia menilai, persoalan yang dihadapi NWDI Lombok Barat bukan sekadar siapa yang menduduki kursi ketua, melainkan bagaimana organisasi dapat kembali bergerak dan berkembang.
“NWDI Lombok Barat membutuhkan perubahan yang nyata, bukan sekadar pergantian nama dalam struktur kepengurusan. Kami tidak sedang mencari siapa yang paling berhak menduduki kursi ketua, tetapi siapa yang paling mampu membawa organisasi ini bergerak maju. Jangan biarkan organisasi sebesar NWDI terjebak dalam stagnasi hanya karena kita tidak berani melakukan evaluasi dan pembaharuan kepemimpinan,” tegas Zulfan Hadi.
Ia juga menegaskan bahwa sikap Presidium Banom merupakan bentuk tanggung jawab moral dan organisatoris terhadap masa depan NWDI Lombok Barat.
Menurutnya, organisasi tidak cukup hanya mengandalkan kebesaran sejarah dan nama besar, tetapi harus mampu menunjukkan eksistensi melalui kerja nyata, konsolidasi kader, serta program yang berdampak bagi masyarakat.
Presidium Banom berharap kepengurusan PD NWDI Lombok Barat ke depan mampu membuka ruang partisipasi, memperkuat hubungan antarbadan otonom, membangun regenerasi, dan menghadirkan agenda organisasi yang terukur.
Polemik ini kini menjadi perhatian internal NWDI Lombok Barat. Sikap dan tuntutan Presidium Banom tersebut selanjutnya menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian PW maupun PB NWDI untuk memastikan proses organisasi berjalan sesuai aturan dan prinsip musyawarah.
Satu hal yang ditegaskan Presidium Banom: NWDI Lombok Barat membutuhkan pembaruan kepemimpinan dan gerakan organisasi, bukan sekadar mempertahankan status quo.
Hidup NWDI! Bergerak untuk perubahan, berjuang untuk kemajuan! (Red)
