Risman menilai langkah tersebut semakin penting mengingat produk kreatif asal NTB, mulai dari kain tenun tradisional, olahan pangan khas daerah, hingga karya seni kontemporer, semakin dikenal dan tampil dalam berbagai ajang nasional maupun internasional.
Perlindungan kekayaan intelektual bukan hanya menyangkut aspek legalitas, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan nilai ekonomi dan daya saing produk lokal.
Dengan kepemilikan perlindungan hukum yang jelas, pelaku usaha diharapkan lebih percaya diri mengembangkan produk, memperluas pemasaran, serta membangun kemitraan bisnis.
GEKRAFS NTB pun berharap kolaborasi dengan Kanwil Kemenkum NTB dapat menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih kuat, profesional, dan berkelanjutan.
Bagi GEKRAFS, karya kreatif lokal bukan sekadar produk yang memiliki nilai jual, tetapi juga identitas, inovasi, dan aset ekonomi daerah yang harus dijaga.
Karena itu, perlindungan kekayaan intelektual perlu menjadi budaya baru bagi pelaku ekonomi kreatif di NTB, bukan sekadar urusan administratif setelah sebuah produk sukses di pasaran. (Red).
