MATARAM, SIAR POST – Dugaan perampasan barang bukti kasus illegal logging di lingkungan kantor pemerintah menjadi sorotan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebuah truk bermuatan kayu yang sebelumnya diamankan di Kantor Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dilaporkan dibawa paksa oleh sekelompok massa.
Peristiwa yang disebut terjadi pada Jumat, 2 Oktober 2026, sekitar pukul 14.55 WITA itu kini mendapat perhatian Pusat Kajian Demokrasi (PUKAD) NTB. Lembaga tersebut mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB segera mengusut dugaan pengambilan paksa barang bukti tersebut.
Dalam dokumen Laporan Kejadian Nomor LK.02/X/KPH Wil.II/2026 tertanggal 2 Oktober 2026, disebutkan sekitar 150 orang mendatangi Kantor KPH Wilayah II dengan menggunakan dua unit truk dan satu mobil pikap.
Massa yang terdiri dari laki-laki, perempuan, hingga remaja itu disebut dipimpin seseorang bernama Fitri dan Ramli.
Situasi kemudian memanas ketika massa diduga merangsek masuk ke halaman kantor sambil berteriak dan membawa senjata tajam.
Berdasarkan kronologi dalam dokumen yang disampaikan PUKAD, massa kemudian mendatangi satu unit truk yang terparkir di halaman kantor KPH. Kendaraan dengan nomor polisi EA 8100 LA tersebut disebut merupakan barang bukti sitaan yang berkaitan dengan dugaan aktivitas illegal logging.
Truk yang disebut milik UD Sinar Mas itu diduga diambil secara paksa menggunakan kunci duplikat.
F dan R disebut sebagai pihak yang mengaku sebagai pemilik kayu yang diangkut menggunakan kendaraan tersebut.
Setelah berhasil menguasai kendaraan, massa kemudian membawa truk keluar dari halaman Kantor Balai KPH Wilayah II. Kendaraan itu dilaporkan bergerak ke arah timur, menuju jalur Kesik–Paok Motong, Kecamatan Masbagik.
Namun, hingga kini keberadaan truk tersebut belum diketahui secara pasti berdasarkan keterangan dalam laporan kejadian yang diterima PUKAD.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pengamanan barang bukti di lingkungan instansi pemerintah, terlebih kendaraan tersebut disebut berkaitan dengan penanganan dugaan tindak pidana kehutanan.
Direktur Eksekutif PUKAD NTB, Firmansyah, S.H., menilai dugaan pengambilan paksa barang bukti tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Menurut PUKAD, apabila benar barang bukti yang sedang berada dalam penguasaan petugas diambil secara paksa tanpa prosedur hukum, tindakan tersebut berpotensi menghambat proses penegakan hukum.
PUKAD menegaskan bahwa penyelesaian persoalan kepemilikan kayu maupun kendaraan seharusnya ditempuh melalui mekanisme hukum, bukan dengan mengambil alih barang bukti secara sepihak.
Dalam dokumen tuntutannya, PUKAD juga menguraikan sejumlah ketentuan hukum pidana yang dinilai relevan untuk ditelusuri penyidik, di antaranya ketentuan mengenai pengambilan barang sitaan, perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas, serta tindakan menyembunyikan atau merusak barang bukti.
Meski demikian, penerapan pasal dan penentuan pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.
Tidak ingin persoalan tersebut berhenti pada laporan kejadian, PUKAD NTB melalui surat tuntutan tertanggal 10 November 2026 menyampaikan empat tuntutan kepada DLHK NTB dan Polda NTB.
Surat tersebut ditandatangani Direktur Eksekutif PUKAD, Firmansyah, S.H., bersama Koordinator Lapangan aksi, KanDhaenk.
Adapun empat tuntutan yang disampaikan PUKAD yakni:
- Mendesak DLHK NTB segera menangani secara serius dugaan pengambilan dan perampasan paksa dua truk pemuat kayu yang disebut sebagai barang bukti illegal logging di Kantor Balai KPH Wilayah II, Desa Kesik.
- Mendesak Polda NTB melalui Ditreskrimsus segera melakukan penyelidikan dan memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam laporan, yakni Fitri dan Ramli, terkait dugaan illegal logging dan pengambilan paksa barang bukti.
- Mendesak Ditreskrimsus Polda NTB menindaklanjuti laporan DLHK NTB serta mengusut siapa saja yang diduga terlibat dalam peristiwa pengambilan dan hilangnya barang bukti tersebut.
- Apabila tuntutan tidak ditindaklanjuti secara serius, PUKAD menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi berjilid-jilid, bahkan berkemah di depan kantor sebagai bentuk desakan kepada pihak terkait.
Nasib Barang Bukti dan Penanganan Kasus Dipertanyakan
Kasus ini tidak hanya menyangkut keberadaan satu unit truk, tetapi juga menyangkut bagaimana pengamanan barang bukti dalam penanganan dugaan tindak pidana kehutanan dilakukan.
PUKAD meminta DLHK NTB dan Polda NTB memberikan kejelasan mengenai kronologi pengamanan kendaraan, dugaan pengambilan paksa, serta langkah hukum yang telah ditempuh.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak KPH Wilayah II Lombok Timur maupun DLHK NTB mengenai peristiwa tersebut.
Redaksi Siarpost juga belum memperoleh konfirmasi langsung dari Fitri dan Ramli terkait tuduhan yang disebutkan dalam dokumen PUKAD.
Ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini tetap terbuka.
Publik kini menunggu langkah aparat penegak hukum untuk memastikan keberadaan barang bukti sekaligus mengungkap fakta di balik dugaan peristiwa yang terjadi di lingkungan Kantor KPH Wilayah II Lombok Timur tersebut. (Red)
