MATARAM, SIAR POST – Klarifikasi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Andi Laweng, terkait laporan dugaan penyimpangan anggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB 2026 ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, mendapat tanggapan balik dari Ketua Pengprov Kickboxing Indonesia NTB, Junaidi Kasum, S.Sos.
Junaidi menilai penjelasan KONI KSB yang mengklaim seluruh penggunaan anggaran telah dilengkapi surat pertanggungjawaban (SPJ) dan bahkan telah dimintakan audit kepada Inspektorat belum menjawab substansi persoalan yang dilaporkannya.
Menurut Junaidi, persoalan yang perlu ditelusuri bukan sekadar ada atau tidaknya dokumen pertanggungjawaban, melainkan apakah seluruh transaksi dalam dokumen tersebut benar-benar terjadi dan sesuai dengan penggunaan anggaran di lapangan.
“Jangan hanya melihat tumpukan LPJ. Yang harus diperiksa adalah apakah uang benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, siapa yang menerima pembayaran, siapa yang menyusun dokumen, serta apakah kuitansi dan nota sesuai dengan transaksi sebenarnya,” tegas Junaidi.
Salah satu hal yang dipersoalkan Junaidi adalah pernyataan Andi Laweng mengenai surat permohonan audit kepada Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 28 Juli 2026 dengan nomor 62/KONI.KSB/VII/2026.
Dalam klarifikasinya, Andi menyebut permohonan audit tersebut mencakup empat komponen, yakni Pelatda tahap pertama, Pelatda tahap kedua, anggaran pelaksanaan Porprov masing-masing cabang olahraga (cabor), serta operasional KONI KSB.
Namun, Junaidi mempertanyakan sejauh mana audit tersebut dapat mencakup seluruh penggunaan anggaran, terutama karena sebagian dana melalui APBD Perubahan (APBD-P) disebut baru dicairkan setelah permohonan audit diajukan.
“Permintaan audit diajukan pada Juli, sementara sebagian anggaran APBD Perubahan baru dicairkan belakangan. Pertanyaannya, apa yang diperiksa? Apakah hanya dokumen yang tersedia saat itu atau seluruh uang yang diterima dan benar-benar digunakan?” ujarnya.
Ia menegaskan, permohonan audit tidak serta-merta dapat dimaknai bahwa seluruh penggunaan anggaran sudah diperiksa, apalagi hasil auditnya belum dipaparkan secara terbuka.
Junaidi juga mengungkapkan bahwa laporan yang disampaikannya ke Kejati NTB pada 5 November 2026 memuat dugaan ketidaksesuaian sejumlah dokumen pertanggungjawaban dengan transaksi sebenarnya.
Ia mengaku memperoleh informasi mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyusunan LPJ, termasuk dugaan adanya kuitansi dan nota pengeluaran yang tidak sesuai dengan transaksi riil.
Meski demikian, seluruh informasi tersebut masih merupakan dugaan yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan aparat penegak hukum.
Menurutnya, pemeriksaan perlu dilakukan dengan mencocokkan dokumen, aliran dana, penerima pembayaran, serta keberadaan barang maupun jasa yang tercatat dalam laporan pertanggungjawaban.
Anggaran Kickboxing Rp396 Juta, Setelah Dipindahkan ke Mataram ke Mana?
Persoalan lain yang kembali disoroti adalah anggaran penyelenggaraan cabang olahraga Kickboxing.
Dalam dokumen perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kickboxing ketika KSB masih ditetapkan sebagai tuan rumah tercatat sebesar Rp396.176.000.
Namun, pertandingan Kickboxing kemudian dipindahkan ke Kota Mataram berdasarkan surat resmi dan persetujuan KONI Provinsi NTB.
Junaidi menilai klarifikasi KONI KSB yang menyebut pemindahan Kickboxing membuat anggaran menjadi lebih hemat belum menjawab pertanyaan mengenai realisasi anggaran tersebut.
“Yang kami tanyakan adalah ke mana anggaran Kickboxing setelah pertandingan dipindahkan. Kalau memang ada penghematan, harus jelas berapa nilainya, dari komponen apa saja, dan bagaimana pencatatannya,” katanya.
Ia juga menyebut penyelenggaraan Kickboxing di Mataram mendapat dukungan pembiayaan dari KONI Provinsi NTB serta dana pribadi pihaknya.
Karena itu, menurut Junaidi, perlu ada pencocokan seluruh sumber pembiayaan agar tidak terjadi ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban maupun penghitungan pengeluaran.
Junaidi turut membandingkan tanggung jawab penyelenggaraan Porprov antara KSB, Lombok Tengah, dan Lombok Barat.
Lombok Tengah mengikuti 49 cabang olahraga dan menjadi tuan rumah sembilan cabor. Sementara Lombok Barat mengikuti 50 cabor serta menjadi tuan rumah delapan cabor.
Adapun KSB mengikuti 41 cabang olahraga dan semula ditetapkan menjadi tuan rumah tiga cabor, yakni Panahan, Hapkido, dan Kickboxing.
Namun, setelah Kickboxing dipindahkan ke Mataram, KSB akhirnya hanya menyelenggarakan dua cabang olahraga.
Padahal, kebutuhan anggaran penyelenggaraan tiga cabor tersebut sebelumnya disebut mencapai sekitar Rp1,9 miliar.
Di sisi lain, Ketua KONI KSB dalam klarifikasinya menyebut total anggaran untuk tiga klaster kegiatan mencapai Rp9 miliar, terdiri atas Rp2 miliar dari APBD murni 2026 dan Rp7 miliar dari APBD Perubahan 2026.
Ketiga klaster tersebut meliputi Pelatda tahun 2025 dan 2026, keikutsertaan kontingen KSB dalam Porprov, serta penyelenggaraan cabor Panahan dan Hapkido sebagai tuan rumah.
Bagi Junaidi, besarnya anggaran tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh dengan memisahkan setiap komponen penggunaan, termasuk dukungan dana sharing dari KONI Provinsi NTB.
Ia juga menyinggung Lombok Barat yang disebut mengalokasikan sekitar Rp1 miliar melalui APBD, dengan informasi tambahan dukungan sekitar Rp700 juta.
Menurutnya, perbandingan tersebut memang tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran kewajaran anggaran karena jumlah kontingen, kebutuhan pertandingan, dan komponen pembiayaan setiap daerah berbeda. Namun, data itu relevan untuk mendorong transparansi penggunaan anggaran.
Tidak hanya anggaran Porprov, Junaidi juga meminta agar pemeriksaan menelusuri pembatalan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) pada akhir 2025.
Kegiatan yang disebut telah direncanakan dengan anggaran sekitar Rp2,4 miliar tersebut diduga dibatalkan dan dananya dialihkan untuk tambahan pembiayaan Pelatda.
Selain itu, ia mengaku memperoleh informasi mengenai kemungkinan adanya bantuan dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) sekitar Rp1,5 miliar.
Informasi bantuan tersebut belum terkonfirmasi. Karena itu, Junaidi meminta aparat penegak hukum menelusuri apakah bantuan tersebut benar-benar ada, siapa penerimanya, serta bagaimana penggunaannya dan pertanggungjawabannya.
Menurutnya, seluruh sumber pembiayaan perlu diperiksa agar gambaran pengelolaan anggaran olahraga KSB dapat diketahui secara utuh.
Desak Kejati NTB Jangan Berhenti pada Pemeriksaan Administrasi
Junaidi menegaskan laporan yang disampaikan ke Kejati NTB telah dilengkapi sejumlah dokumen pendukung, di antaranya keputusan resmi penyelenggaraan pertandingan, surat pemindahan lokasi, RAB, daftar definitif kontingen, serta keterangan tertulis atlet mengenai dana yang diterima.
Ia berharap Kejati NTB melakukan pemeriksaan secara objektif dan tidak hanya menjadikan kelengkapan administrasi sebagai ukuran utama.
Junaidi juga menyinggung perkara dugaan korupsi pengadaan mesin pertanian combine harvester melalui pokok pikiran DPRD KSB yang, menurut informasi yang diketahuinya, telah memasuki tahap penyidikan sejak Januari 2026. Ia mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut karena belum memperoleh informasi mengenai penetapan tersangka.
Menurutnya, kepastian penegakan hukum penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, termasuk dalam menangani perkara yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pada tingkat kelembagaan.
“Jangan sampai berkembang persepsi di masyarakat bahwa penanganan perkara hukum hanya terlihat menyasar pemerintahan desa, sementara perkara yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dalam skala lebih besar tidak jelas perkembangannya,” ujarnya.
Ia berharap Kejati NTB menunjukkan konsistensi penegakan hukum tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun pengaruh pihak yang dilaporkan.
“Laporan kami sudah disampaikan beserta bukti pendukung. Harapan kami, pemeriksaan tidak berhenti pada tumpukan LPJ, tetapi menelusuri penggunaan uang, pihak yang menyusun dokumen, penerima pembayaran, serta kesesuaian kuitansi dan nota dengan transaksi sebenarnya. Biarkan proses hukum yang membuktikan seluruhnya,” pungkas Junaidi.
Hingga berita ini disusun, berbagai hal yang dipersoalkan Junaidi masih berupa dugaan dan memerlukan pembuktian melalui proses pemeriksaan aparat penegak hukum. Klarifikasi KONI KSB sebelumnya menjadi bagian dari hak jawab pihak yang dilaporkan, sementara hasil pemeriksaan Inspektorat dan Kejati NTB diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada publik. (Red).
