LOMBOK UTARA,SIARPOST – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai memperkuat pengawasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak. Salah satu langkah yang ditempuh dengan memperkenalkan aplikasi Persada (Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah) yang menyasar pelaku usaha hotel dan restoran.
Melalui sistem ini, pemerintah ingin memastikan pengelolaan pajak daerah berjalan lebih transparan, tertib, dan mudah dipantau. Terutama memastikan pajak yang dibayarkan konsumen melalui pelaku usaha benar-benar disetorkan kepada pemerintah daerah.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menegaskan bahwa pajak yang dipungut dari konsumen bukanlah uang milik pelaku usaha, melainkan titipan yang wajib diteruskan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan.
“Kalau ada pajak yang tidak sampai ke pemerintah, aturan perundang-undangannya cukup keras. Karena sesungguhnya uang ini adalah uang yang dititipkan oleh konsumen kepada pemerintah melalui perusahaannya Bapak/Ibu sekalian,” tegas Najmul saat membuka sosialisasi aplikasi Persada Tahun 2026.
Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar mengganti sistem pembayaran manual menjadi aplikasi. Lebih dari itu, Persada diharapkan membangun budaya baru dalam pengelolaan pendapatan daerah yang mengedepankan keterbukaan, kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab.
Dengan dukungan sistem digital, proses administrasi perpajakan diharapkan lebih efektif, pengelolaan data semakin tertata, serta pemerintah dapat melakukan pemantauan dan pengawasan secara lebih optimal.
Najmul juga menekankan bahwa pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung kemandirian fiskal. Pendapatan tersebut nantinya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan program pembangunan lainnya.
Bahkan, ia menjelaskan bahwa desa yang memiliki kontribusi pajak lebih besar juga mendapatkan pengembalian melalui skema bagi hasil pajak dan retribusi daerah (PHRD).
Karena itu, menurutnya, masyarakat maupun pelaku usaha perlu memahami bahwa kepatuhan membayar pajak memiliki dampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KLU, Tri Darma Sudiana, menjelaskan bahwa penerapan aplikasi Persada telah lama direncanakan. Namun, proses kerja sama dan berbagai tahapan administrasi dengan Pemerintah Kota Malang membutuhkan waktu sebelum aplikasi tersebut dapat diterapkan di Lombok Utara.
Aplikasi Persada sendiri merupakan produk Pemerintah Kota Malang yang diberikan secara gratis kepada Pemkab KLU.
Pada tahap awal, Bapenda memilih 50 wajib pajak dari sekitar 1.800 wajib pajak yang tercatat di Lombok Utara untuk menjadi peserta proyek percontohan atau pilot project.
Peserta awal tersebut berasal dari kalangan pelaku usaha hotel dan restoran. Mereka akan mendapatkan sosialisasi sekaligus pendampingan pemasangan dan penginstalan aplikasi melalui fasilitasi Bapenda.
Tri Darma berharap para peserta dapat menerapkan sistem tersebut dalam pengelolaan usaha masing-masing, sehingga nantinya penggunaan aplikasi dapat diperluas kepada seluruh wajib pajak.
Ia mengakui, salah satu tantangan penerapan digitalisasi adalah masih adanya masyarakat dan pelaku usaha yang terbiasa menggunakan sistem manual, ditambah tingkat pemahaman teknologi yang belum merata.
Karena itu, sosialisasi tidak hanya bertujuan memperkenalkan aplikasi, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai mekanisme penggunaan agar teknologi tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan.
Bapenda juga membuka ruang diskusi dan masukan dari peserta untuk memastikan penerapan Persada berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Pemkab KLU berharap penerapan aplikasi ini menjadi salah satu instrumen untuk mengoptimalkan PAD sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak daerah. Dengan sistem yang semakin terbuka, setiap rupiah pajak diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi pembangunan Lombok Utara.(Niss)
