/Pelaku Berusia 15 Tahun Tetap Memiliki Konsekuensi Hukum
MATARAM, SIAR POST – Persoalan yang bermula dari sebuah status WhatsApp berujung dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap seorang siswi berusia 16 tahun di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
Kasus yang melibatkan dua orang terduga pelaku, salah satunya masih berusia 15 tahun, kini mendapat pendampingan hukum dari Kantor Hukum SYM & Partner.
Pimpinan Kantor Hukum SYM & Partner, Advokat Sultanul Syaiful Muslim, SH, menilai perkara tersebut perlu mendapatkan perhatian serius, terutama karena korban masih berstatus anak dan dugaan kekerasan yang dialaminya harus dilihat dari perspektif hukum perlindungan anak.
Menurut perspektif hukum, persoalan yang awalnya berupa kesalahpahaman atau ketersinggungan akibat unggahan di media sosial tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain.
Terlebih, apabila tindakan kekerasan tersebut dilakukan terhadap anak yang belum berusia 18 tahun, terdapat ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang dapat diterapkan sesuai hasil penyidikan dan pembuktian.
Kasus ini bermula pada Minggu (1/11/2026), sekitar pukul 17.30 Wita, di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Alor, Lingkungan Rembiga Timur, Kota Mataram.
Korban berinisial ZH, siswi kelas XI SMKN 1 Mataram, diduga mengalami kekerasan fisik setelah status WhatsApp yang dibuatnya menimbulkan ketersinggungan pihak lain.
Status bertuliskan “Minimal kalau berani jangan di dalam kandang” tersebut, menurut keterangan ibu korban, Nurhasanah, tidak ditujukan untuk menyindir ataupun menyerang orang tertentu.
Namun, persoalan berkembang setelah terjadi komunikasi melalui WhatsApp yang berujung pada kedatangan salah satu pihak ke rumah korban.
Berdasarkan keterangan keluarga, terduga pelaku pertama diduga masuk ke rumah dengan menendang pintu, kemudian menantang korban berkelahi.
Situasi kemudian berubah menjadi pertikaian fisik. Korban diduga dijambak, didorong hingga terjatuh, kemudian dipukul pada bagian pelipis kanan sebanyak dua kali.
Tidak berhenti di situ, terduga pelaku kedua disebut ikut melakukan pemukulan sebanyak tiga kali pada bagian pelipis kanan dan menendang kepala korban satu kali ketika korban masih tergeletak di lantai.
Akibat kejadian tersebut, korban mengeluhkan sakit kepala, mengalami benjolan di kepala dan kemerahan di sekitar mata kanan.
Kondisi korban kemudian semakin mengkhawatirkan setelah beberapa hari berikutnya keluarga mengaku menemukan pembengkakan dan keluarnya darah secara perlahan.
Keluarga telah membawa korban menjalani pemeriksaan medis dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Mataram. Korban juga telah menjalani visum untuk kepentingan penyelidikan.
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor STTP/754/XI/2026/SPKT/POLRESTA MATARAM/POLDA NTB.
Dugaan Kekerasan terhadap Anak Bisa Dijerat UU Perlindungan Anak
Dalam perspektif hukum pidana, dugaan perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Pasal tersebut secara tegas melarang setiap orang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membiarkan, maupun menempatkan anak dalam situasi kekerasan.
Sementara itu, Pasal 80 ayat (1) mengatur ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan tersebut. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan pembuktian hukum kekerasan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat, ketentuan Pasal 80 ayat (2) juga dapat menjadi perhatian penyidik.
“Namun, penentuan pasal yang tepat, tingkat luka korban, serta pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Sultan.
Hal lain yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah adanya salah satu terduga pelaku yang disebut masih berusia 15 tahun.
Dalam konteks tersebut, penanganan perkara harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Undang-undang tersebut mengatur bahwa anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana termasuk kategori anak yang berkonflik dengan hukum.
Artinya, usia yang masih di bawah umur bukan berarti seseorang secara otomatis terbebas dari pertanggungjawaban hukum. Namun, proses penanganannya wajib mengikuti mekanisme peradilan pidana anak.
Salah satu mekanisme yang diatur adalah diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, diversi wajib diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Dengan demikian, apabila dugaan tindak pidana terhadap korban diterapkan menggunakan Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan memenuhi persyaratan diversi, mekanisme tersebut wajib diupayakan terhadap terduga pelaku yang masih anak.
Meski demikian, diversi bukan berarti perkara otomatis dihentikan atau korban harus menerima perdamaian. Proses tersebut harus mengikuti ketentuan hukum, termasuk memperhatikan kepentingan korban dan keluarganya.
Sementara itu, terhadap terduga pelaku yang telah dewasa, mekanisme pertanggungjawaban pidananya mengikuti ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
SYM & Partner Siap Kawal Hak Korban
Advokat Sultanul Syaiful Muslim, SH, bersama tim Kantor Hukum SYM & Partner mendatangi kediaman korban pada Rabu (11/11/2026).
Kedatangan tersebut merupakan tindak lanjut setelah keluarga memberikan kuasa hukum kepada SYM & Partner untuk mendampingi dan mengawal proses penanganan perkara.
Sultanul menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen membantu keluarga korban agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami akan terus membantu dan mengawal kasus ini. Pihak keluarga telah memberikan kuasa kepada Kantor Hukum SYM & Partner, sehingga kami akan memastikan proses penanganannya berjalan sebagaimana mestinya dan hak-hak korban sebagai anak mendapatkan perlindungan,” ujarnya.
