LOMBOK UTARA,SIARPOST – Masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) segera mendapatkan kemudahan dalam mengurus perkara keagamaan dan keluarga. Kehadiran Pengadilan Agama Lombok Utara yang dijadwalkan mulai beroperasi pada November 2026 diharapkan memangkas jarak pelayanan yang selama ini harus diakses masyarakat melalui Pengadilan Agama Giri Menang.
Sekretaris Daerah (Sekda) KLU, Sahabudin, mengatakan, pembentukan Pengadilan Agama Lombok Utara tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan publik. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah kesediaan Pemkab KLU menyediakan fasilitas kantor sementara melalui skema pinjam pakai.
Menurutnya, kesiapan pemerintah daerah menyediakan kantor menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses pembentukan Pengadilan Agama di Lombok Utara oleh pemerintah pusat.
“Pengadilan Agama ini dibentuk untuk Lombok Utara salah satu pertimbangannya karena kita sudah sanggup memberikan pinjam kantor sementara. Kalau tidak ada kesanggupan itu, kemungkinan pembentukannya juga belum tentu bisa terealisasi,” ungkap Sahabudin ,Kamis 12/11/2026
Dia menjelaskan, kantor Pengadilan Agama Lombok Utara direncanakan menempati bangunan di sebelah timur Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) KLU. pembangunan gedung permanen yang direncanakan mulai direalisasikan pada 2027.
Sahabudin menilai, keberadaan pengadilan agama di daerah sendiri akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Selama ini, warga Lombok Utara yang membutuhkan layanan peradilan agama harus mengurus perkara melalui Pengadilan Agama Giri Menang.
Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari data Pengadilan Agama Giri Menang, lebih dari 30 persen masyarakat yang mengakses layanan di pengadilan tersebut berasal dari Lombok Utara.
Angka itu menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan peradilan agama yang lebih dekat dan mudah dijangkau.
“Kalau kita melihat dari sudut pandang bagaimana memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lombok Utara, tentu ini tidak menjadi masalah. Intinya bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dengan hadirnya Pengadilan Agama Lombok Utara, masyarakat diharapkan tidak lagi mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya perjalanan lebih besar untuk menyelesaikan berbagai urusan hukum keluarga.
Pemkab KLU pun memandang dukungan terhadap operasional awal pengadilan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat akses pelayanan publik, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini masih bergantung pada pelayanan di luar daerah.
Bagi Sahabudin, yang menjadi tujuan utama bukan sekadar hadirnya lembaga baru di Lombok Utara, melainkan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan hukum secara lebih dekat, cepat, dan mudah.(Niss)
