LOMBOK UTARA,SIARPOST – Rencana kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk pengadaan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum sepenuhnya meyakinkan DPRD. Komisi II justru masih mempertanyakan efektivitas skema tersebut, terutama karena anggaran Rp13 miliar per tahun selama 10 tahun diperkirakan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan lampu jalan.
Ketua Komisi II DPRD KLU, Kamah Yudianto, menegaskan pihaknya belum mengarah pada persetujuan terhadap rencana KPBU APJ. Menurutnya, skema kerja sama tersebut harus benar-benar memberikan solusi terhadap persoalan minimnya penerangan jalan, bukan sekadar menghadirkan proyek dengan beban pembayaran jangka panjang.
Saat ini, Komisi II masih melakukan pendalaman sambil menunggu hasil kajian pre-feasibility study, (pra-FS) yang sedang berjalan. Kajian tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar delapan bulan untuk menghitung kebutuhan titik lampu, kemampuan anggaran, hingga jumlah penerangan yang realistis dapat disediakan.
“Pandangan Komisi II untuk sementara ini belum mengarah menyetujui KPBU APJ. Kami masih mengkaji dan mendalami. Setelah pembahasan di Komisi II final dan hasil pra-FS keluar, baru kami laporkan kepada pimpinan,” ungkap Kamah, Kamis, 12/11/2026.
Keraguan Komisi II bukan tanpa alasan. Berdasarkan perhitungan sementara, kebutuhan penerangan jalan di Lombok Utara mencapai sekitar 11.000 titik. Sementara lampu yang tersedia saat ini baru sekitar 4.000 titik. Artinya, masih ada kekurangan sekitar 7.000 titik yang harus dipenuhi.
Persoalannya, dengan skema pembiayaan KPBU yang direncanakan sebesar Rp13 miliar per tahun selama 10 tahun, jumlah lampu yang diperkirakan bisa disediakan hanya berkisar 4.000 hingga 4.500 titik.
Jika angka tersebut menjadi realisasi, kebutuhan penerangan jalan di Lombok Utara masih menyisakan pekerjaan besar. Padahal, salah satu harapan dari KPBU adalah pemerintah tidak lagi dibebani persoalan kekurangan lampu jalan setelah kerja sama berjalan.
“Yang kita inginkan, begitu KPBU dilaksanakan, kita tidak lagi memikirkan persoalan penerangan jalan. Tetapi kalau kebutuhan Lombok Utara 11.000 titik, sementara dengan anggaran Rp13 miliar per tahun selama 10 tahun hanya mendapatkan sekitar 4.000 sampai 4.500 titik, masih ada kesenjangan. Kalau begitu, apa gunanya KPBU?” tegasnya.
Karena itu, Kamah menilai jumlah titik lampu yang mampu disediakan badan usaha harus menjadi salah satu ukuran utama sebelum rencana tersebut dilanjutkan. DPRD tidak ingin pemerintah terlanjur terikat kontrak kerja sama jangka panjang, tetapi persoalan utama penerangan jalan tetap belum terselesaikan.
Terkait rencana lelang yang sebelumnya diwacanakan, Kamah menjelaskan tahapan tersebut nantinya dapat digunakan untuk melihat kemampuan masing-masing perusahaan dalam menyediakan titik penerangan dengan nilai pembiayaan yang sama.
Perusahaan bisa menawarkan kapasitas berbeda, mulai dari 4.000, 5.000 hingga 6.000 titik lampu dengan anggaran Rp13 miliar per tahun. Penawaran tersebut kemudian menjadi bahan perbandingan untuk menentukan skema yang paling menguntungkan dan sesuai kebutuhan daerah.
“Jadi nanti akan ditawarkan oleh Komisi II setelah pra-FS. Dengan anggaran Rp13 miliar per tahun selama 10 tahun, perusahaan ini bisa mendapatkan 4.000 titik, perusahaan lain 5.000 titik, atau bahkan 6.000 titik. Itu yang akan menjadi bahan pertimbangan,” jelasnya.
Setelah pembahasan internal Komisi II dan hasil pra-FS rampung, seluruh rekomendasi akan disampaikan kepada pimpinan DPRD KLU. Selanjutnya, pimpinan bersama anggota DPRD lainnya akan mempertimbangkan langkah kelembagaan, termasuk kemungkinan pembentukan panitia khusus (Pansus).
Kamah menegaskan, keputusan melanjutkan atau tidaknya KPBU APJ bukan semata-mata keputusan Komisi II. Seluruh aspek, terutama perbandingan antara kebutuhan lampu, kemampuan penyediaan badan usaha dan beban anggaran daerah selama 10 tahun, harus dipertimbangkan sebelum DPRD mengambil sikap akhir.(Niss)
