Lombok utara SIARPOST– Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai mematangkan rencana pengembangan proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Namun, proyek yang diarahkan untuk memperluas pemerataan penerangan jalan tersebut tidak hanya dituntut bisa terealisasi, tetapi juga harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah dalam jangka panjang.
Hal itu menjadi salah satu penekanan Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, saat membuka Rapat Ekspose Ruang Lingkup dan Rencana Penjajakan Minat Pasar Proyek KPBU di Aula Kantor Bupati KLU, Selasa, 17/11/26.
Menurut Najmul, penerangan jalan bukan sekadar persoalan infrastruktur fisik. Keberadaannya berkaitan langsung dengan keamanan pengguna jalan, kenyamanan masyarakat, hingga kelancaran aktivitas ekonomi dan pariwisata, terutama pada malam hari.
Karena itu, pemerataan penerangan jalan dinilai perlu direncanakan secara matang agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara luas.
“Pemerataan layanan penerangan jalan menjadi salah satu hal yang perlu kita dorong secara terencana dan berkelanjutan,” ujarnya.
Najmul menyadari, pemenuhan kebutuhan infrastruktur tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang tepat. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, skema KPBU menjadi salah satu alternatif yang sedang didorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik.
Dalam pengembangan proyek ini, Pemkab KLU mendapat dukungan Kementerian Keuangan RI dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII melalui fasilitas Project Development Facility (PDF), termasuk pendampingan tim konsultan.
Meski demikian, Najmul mengingatkan agar skema kerja sama tersebut tidak justru menjadi beban keuangan daerah di kemudian hari. Perhitungan kemampuan fiskal, pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha, serta kualitas pelayanan harus menjadi pertimbangan utama.
“Yang terpenting bukan semata-mata bagaimana proyek ini dapat terlaksana, melainkan bagaimana proyek ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, memiliki kualitas layanan yang baik, dan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal daerah,” tegasnya.
Tahapan ekspose ruang lingkup dan persiapan penjajakan minat pasar (market sounding) menjadi bagian penting untuk menguji kesiapan rencana proyek sebelum melangkah lebih jauh.
Pemkab KLU berharap kajian yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup kemampuan pembiayaan, aspek hukum, pengadaan, hingga pengelolaan risiko. Dengan demikian, proyek yang disiapkan memiliki dasar perencanaan yang jelas dan sesuai kebutuhan daerah.
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah KLU Sahabuddin, Deputi Direktur PT PII Tanti Hidayati, Pimpinan Divisi Inisiasi Bisnis PT PII Hermawan, Kepala Bappeda KLU Hermanto, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Pemkab KLU menargetkan seluruh tahapan pengembangan KPBU APJ dapat berjalan efektif melalui koordinasi lintas pihak. Sebab, keberhasilan proyek ini nantinya bukan hanya dilihat dari bertambahnya fasilitas penerangan jalan, melainkan juga dari kemampuan pemerintah menjaga kualitas layanan tanpa mengabaikan kesehatan keuangan daerah.(Niss)
