Lombok utara Siarpost– Keterbatasan fasilitas tak menghalangi Pengadilan Agama Lombok Utara untuk segera memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meski belum memiliki gedung permanen yang representatif, lembaga peradilan tersebut dijadwalkan mulai menjalankan aktivitas perkantoran pada Senin (23/11) pekan depan dengan menempati bangunan semi permanen.
Gedung sementara yang dibangun di area Kantor DPRD Lombok Utara (KLU) itu menjadi solusi agar kehadiran Pengadilan Agama di daerah tersebut tidak kembali tertunda. Namun, penggunaan fasilitas sementara ini tidak lepas dari perubahan rencana pemanfaatan gedung yang sebelumnya disiapkan pemerintah daerah.
Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Giri Menang, Azmi Hadiyullah, menjelaskan gedung yang awalnya diperuntukkan bagi Pengadilan Agama ternyata telah direhabilitasi dan kini digunakan untuk aktivitas sejumlah komisi DPRD KLU.
Bahkan, ruang sidang DPRD yang semula direncanakan menjadi ruang persidangan Pengadilan Agama juga masih digunakan untuk kepentingan kedewanan.
“Awalnya pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah menyiapkan gedung di sebelah ini. Namun gedung tersebut ternyata sudah direhabilitasi oleh DPRD dan sekarang ditempati komisi-komisi,” jelasnya.
Situasi tersebut membuat pihak pengadilan harus mencari alternatif agar pelayanan hukum kepada masyarakat tetap bisa dimulai. Dengan anggaran yang terbatas, pembangunan gedung semi permanen akhirnya menjadi pilihan meskipun fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan sebuah lembaga peradilan.
Azmi mengakui, kondisi bangunan sementara tersebut masih jauh dari kata representatif. Keterbatasan tidak hanya menyangkut kenyamanan ruang sidang, tetapi juga fasilitas untuk menunjang aktivitas administrasi dan pekerjaan pegawai.
“Namun, karena ini untuk pelayanan kepada masyarakat, kami membangun fasilitas seadanya,” ungkapnya.
Saat ini, bangunan tersebut telah dilengkapi dua ruang sidang. Keberadaan ruang persidangan dinilai penting karena beban perkara masyarakat Lombok Utara selama ini cukup besar dan terus mengalami peningkatan setiap tahun.
Perkara yang ditangani pun tidak sebatas persoalan perceraian. Pengadilan Agama juga menangani berbagai perkara lain, termasuk sengketa waris dan persoalan kebendaan yang membutuhkan pelayanan serta proses persidangan.
Di sisi lain, sejumlah kebutuhan dasar perkantoran masih belum terpenuhi. Mulai dari pendingin ruangan (AC) hingga meja kerja yang jumlahnya masih terbatas.
Karena itu, pihak Pengadilan Agama berharap Mahkamah Agung memberikan perhatian terhadap pemenuhan fasilitas penunjang agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Sementara itu, personel Pengadilan Agama Lombok Utara yang telah dilantik dijadwalkan mulai berkantor pada 23 November mendatang. Tahap awal operasional akan difokuskan pada penataan administrasi dan berbagai kebutuhan teknis perkantoran.
Adapun peresmian izin operasional dijadwalkan berlangsung pada 30 November mendatang oleh Ketua Mahkamah Agung. Kepastian mengenai waktu dimulainya penerimaan perkara di kantor tersebut akan disampaikan dalam agenda peresmian.
Dengan demikian, kehadiran Pengadilan Agama Lombok Utara menjadi langkah awal mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Meski harus dimulai dari gedung sederhana, tantangan berikutnya adalah memastikan keterbatasan fasilitas tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.(Niss)
