Lombok utara,SIARPOST – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai bergerak menata kawasan sempadan pantai di sejumlah titik kawasan Gili. Penataan yang telah berjalan hampir sepekan itu menyasar puluhan bangunan yang selama ini berdiri di kawasan pesisir, termasuk bangunan permanen.
Langkah tersebut dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan komunikasi bersama masyarakat dan para pelaku usaha setempat. Pemkab KLU memastikan penataan tidak dilakukan semata-mata untuk membongkar bangunan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan warga yang selama ini menggantungkan usaha di kawasan tersebut.
Sekda KLU Sahabudin mengatakan, tim di lapangan sudah mulai turun untuk melakukan penataan. Sebelum pelaksanaan, pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan para pengusaha yang menempati kawasan sempadan pantai.
“Sejak awal kita sudah komunikasi dengan masyarakat dan para pengusaha. Rata-rata mereka menerima dan memahami. Tentunya kepentingan mereka juga tetap kita perhatikan,” ungkap Sahabudin.Rabu 18/11/2026
Menurutnya, penataan tersebut memiliki sejumlah skema. Tidak semua bangunan harus ditangani dengan cara yang sama. Ada yang kemungkinan dialihkan lokasinya, ada pula yang membutuhkan penyelesaian dengan mempertimbangkan kondisi bangunan serta kepentingan pemiliknya.
Bahkan, untuk bangunan yang berada di belakang kawasan sempadan pantai, pemerintah membuka kemungkinan adanya kesepakatan antarpemilik bangunan terkait pemanfaatan maupun hasil dari penataan tersebut.
Sahabudin menegaskan, pemerintah ingin memastikan proses penataan tidak menimbulkan dampak negatif yang justru merugikan masyarakat. Karena itu, pendekatan komunikasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.
Salah satu objek yang masuk dalam penataan adalah bangunan permanen, termasuk kolam yang berada di kawasan sempadan pantai. Untuk objek tersebut, pemiliknya disebut telah menyatakan kesanggupan untuk membongkar secara mandiri.
“Kalau yang permanen juga ada. Misalnya kolam yang berada di sempadan pantai, pemiliknya sudah sanggup untuk membongkar,” jelasnya.
Meski demikian, Sahabudin belum merinci seluruh titik maupun jumlah pasti bangunan yang menjadi sasaran. Dia hanya menyebut jumlahnya mencapai puluhan titik dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
Penataan tidak hanya menyasar kawasan Gili. Area Alun-alun juga masuk dalam rencana penertiban ke depan. Menurut Sahabudin, pihak yang selama ini menempati kawasan tersebut pada prinsipnya telah menyatakan kesediaan untuk beralih apabila penertiban dilakukan.
Dengan skema bertahap dan komunikasi bersama para pemilik bangunan, Pemkab KLU berharap penataan kawasan publik dan sempadan pantai dapat berjalan tanpa memicu persoalan baru di tengah masyarakat.(Niss)
