Lombok utara SIARPOST – Ketidaksesuaian data pengelompokan kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pasalnya, sejumlah warga mengeluhkan perubahan status desil yang membuat mereka tidak lagi masuk dalam kelompok penerima bantuan sosial (bansos), meski kondisi ekonomi masih tergolong membutuhkan.
Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., meminta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) segera berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menelusuri ketidaksesuaian data sekaligus melakukan verifikasi berdasarkan kondisi riil masyarakat.
Menurut Kusmalahadi, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, kesalahan pengelompokan desil bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi bisa berdampak langsung terhadap hak masyarakat dalam mengakses program perlindungan sosial.
Salah satu langkah yang didorong Pemkab KLU adalah membentuk posko pengaduan di tingkat desa. Melalui mekanisme tersebut, warga yang merasa keberatan dengan perubahan status desil dapat menyampaikan laporan agar persoalannya dihimpun dan ditindaklanjuti secara terukur.
“Kami minta Dinas Sosial untuk koordinasi terlebih dahulu, nanti mungkin pertemuan besarnya akan menyusul kemudian. Karena (kekeliruan data) ini tidak mungkin kita biarkan,” ungkap Kusmalahadi di ruang kerjanya.
Ia menilai, keberadaan posko pengaduan penting untuk mengetahui seberapa besar persoalan ketidaksesuaian data terjadi di lapangan. Pemerintah juga perlu memiliki gambaran jelas mengenai jumlah warga yang merasa layak masuk kelompok desil 1 sampai 4, tetapi justru tercatat dalam kelompok desil lebih tinggi.
“Mungkin banyak masyarakat kita yang bisa saja dari data itu, seharusnya miskin menjadi tidak gitu, yang harusnya masuk desil 1 sampai 4, ternyata dia di desil atasnya,” ujarnya.
Kusmalahadi tidak menampik bahwa kekeliruan dalam proses pendataan bisa saja terjadi. Terlebih, proses survei dan pengumpulan informasi melibatkan manusia yang memiliki keterbatasan. Namun, menurutnya, kemungkinan kesalahan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan data yang tidak sesuai terus digunakan.
“Itu ‘kan memang ini faktor, saya anggap faktor manusiawi. Tetapi tidak bisa juga dibiarkan, harus ada pembetulan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, data kesejahteraan memiliki peran strategis dalam menentukan kebijakan pemerintah. Mulai dari penanganan kemiskinan ekstrem, masyarakat miskin, hingga kelompok rentan yang berpotensi mengalami penurunan kondisi ekonomi.
Karena itu, pembenahan data harus melibatkan Dinsos PPPA, BPS, serta pemerintah desa agar setiap keberatan masyarakat dapat diperiksa berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya.
“Dasar data itulah yang sekarang coba kita mintakan koordinasikan karena memang kita diminta untuk menggunakan satu data itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” jelasnya.
Lebih jauh, Wabup mengungkapkan persoalan ketidaksesuaian data desil bukan hanya menjadi keluhan masyarakat di Lombok Utara. Masalah serupa juga menjadi perhatian di tingkat nasional, termasuk di DPR RI.
Menurutnya, akurasi data harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut ketepatan sasaran sekaligus rasa keadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru tersisih dari daftar penerima akibat kesalahan pengelompokan.
Di sisi lain, pemerintah juga tetap harus memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Artinya, pembenahan data tidak hanya bertujuan mengakomodasi keberatan warga, tetapi juga memastikan seluruh proses penentuan penerima bantuan berlangsung sesuai ketentuan.
“Nah, permasalahan di lapangan ada yang tidak sesuai atau tidak, itu mungkin sebuah dinamika yang nggak bisa kita hindarilah. Yang survei juga manusia. Tetapi tentu kalau ini kita biarkan juga akan menjadi permasalahan ke depan. Kekeliruan data bisa mencederai rasa keadilan di masyarakat,” tandasnya.
Pemkab KLU berharap koordinasi dengan BPS dan penguatan pengaduan di tingkat desa dapat menjadi pintu masuk untuk memperbaiki data kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, penentuan kelompok desil tidak hanya mengacu pada catatan administrasi, tetapi juga mencerminkan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya.(Niss)
