Lombok utara SIARPOST – Pengelolaan keuangan desa menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sejumlah dinamika yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mendorong pemerintah daerah memperkuat pembinaan, terutama agar penggunaan anggaran desa tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
Melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD), Pemkab Lombok Utara mulai mengintensifkan koordinasi dan pembinaan langsung ke desa-desa. Kecamatan Bayan menjadi wilayah pertama yang mendapat perhatian melalui rapat koordinasi lintas instansi di Kantor Kecamatan Bayan, Kamis 19/11/2026.
Kepala DP2KBPMD Lombok Utara, Atmaja Gumbara, SP., ME., mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiatif Kecamatan Bayan dengan melibatkan DP2KBPMD dan Inspektorat. Fokus utamanya memperkuat pemahaman kepala desa dan perangkatnya mengenai tata kelola pemerintahan, khususnya pengelolaan keuangan desa.
Menurut Atmaja, pembinaan tersebut penting karena penyelenggaraan pemerintahan desa semakin kompleks. Aparatur desa dituntut mampu memahami berbagai regulasi yang terus berkembang, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
“Kita melihat dalam beberapa hari terakhir ini, ada beberapa kondisi di desa yang menurut kami memang perlu dibenahi terkait tata kelola keuangan desa,” ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah memberikan penguatan materi kepada kepala desa, sekretaris desa, serta kepala urusan keuangan dari seluruh desa di Kecamatan Bayan. Sejumlah regulasi menjadi pembahasan, di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, PP Nomor 16 Tahun 2026, hingga Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Atmaja menekankan, pemahaman terhadap regulasi bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi. Lebih dari itu, setiap pejabat di lingkungan pemerintah desa harus memahami batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing agar kebijakan maupun penggunaan APBDes berjalan sesuai aturan.
Kepala desa, misalnya, memiliki kedudukan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Sementara sekretaris desa berperan mengoordinasikan penyelenggaraan dan penyusunan APBDes, termasuk melakukan verifikasi kegiatan. Adapun bendahara desa menjalankan fungsi penatausahaan keuangan sesuai ketentuan.
“Jadi, kita ingin memberikan pemahaman sekaligus mengurangi hal-hal yang berpotensi menimbulkan persoalan di desa. Apa yang dilaksanakan harus sesuai ketentuan dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” tegasnya.
Pembinaan ini juga tidak terlepas dari adanya persoalan hukum yang pernah mencuat di wilayah Lombok Utara. Salah satunya kasus yang melibatkan mantan Kepala Desa Akar-Akar dan saat ini dalam proses penanganan hukum.
Meski demikian, Atmaja menyebut pembinaan yang dilakukan bukan hanya menyasar desa tertentu. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh aparatur desa memahami aturan sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
Untuk tahap awal, Kecamatan Bayan menjadi prioritas berdasarkan hasil pemantauan Inspektorat yang menilai wilayah tersebut perlu mendapat dorongan pembinaan lebih lanjut.
“Sementara ini memang kita fokus di Bayan dulu, karena berdasarkan hasil pemantauan Inspektorat, Bayan perlu kita dorong pembinaannya,” jelasnya.
Ia menambahkan, materi yang diberikan saat ini masih bersifat umum. Sementara persoalan teknis maupun kondisi khusus yang dihadapi masing-masing desa akan ditangani melalui pembinaan tersendiri sesuai kebutuhan.
Respons positif datang dari Sekretaris Desa Karang Bajo, Satria Al Bayani. Ia menilai keterlibatan langsung kepala dinas dan Inspektur dalam memberikan materi menjadi sinyal bahwa pemerintah kabupaten memberikan perhatian serius terhadap tata kelola pemerintahan desa.
Menurutnya, perangkat desa dihadapkan pada banyak regulasi yang harus dipahami dan dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas. Bahkan, materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut mencakup sekitar 43 regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Kami merasa bahwa inilah bentuk perhatian khusus Pemda kepada semua desa yang ada di Bayan,” ujarnya.
Satria berharap kegiatan semacam ini tidak berhenti pada satu kali pertemuan. Pembinaan secara konsisten setiap tahun dinilai penting agar aparatur desa tidak keliru dalam mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran.
Ia juga mengingatkan pesan Inspektur agar seluruh pekerjaan pemerintahan desa tetap berjalan dalam koridor regulasi. Pengawasan pun tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemeriksa, tetapi dimulai dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Jangan sampai kerja di luar ketentuan regulasi. Kami juga diingatkan bahwa pengawasan itu mulai dari masyarakat, BPD sampai kepada APIP, dan yang tertinggi adalah pengawasan Tuhan,” tandasnya.
Dengan penguatan pembinaan tersebut, Pemkab Lombok Utara berharap aparatur desa tidak hanya mampu menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga semakin cermat dalam mengelola keuangan desa. Sebab, tertibnya pengelolaan APBDes menjadi salah satu kunci agar anggaran yang bersumber dari negara benar-benar kembali dalam bentuk manfaat bagi masyarakat.(Niss)
