/70 Persen Anggaran Infrastruktur Jalan diterjunkan ke Pulau Sumbawa Tetapi Tidak Tersentuh Tambak Sari
Mataram, SIARPOST | Ketua Komisi IV DPRD NTB bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, H Achmad Fuaddi akan segera memanggil Dinas PUPR untuk mempercepat pemeliharaan jalan rusak di Desa Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Hal ini diungkapkan H Achmad Fuaddi saat bertemu dengan Ketua DPW Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi NTB, Feryal Mukmin di ruang kerjanya, Kamis (6/10).
Sebagai dasar memanggil dinas terkait, H Achmad meminta Pemda KSB atau Kepala Desa Tambak Sari dan masyarakat setempat untuk melayangkan surat resmi yang ditujukan ke Komisi IV DPRD NTB.
Baca juga : Miris, Masih Ada Desa di Sumbawa Belum Mendapat Listrik, Program NTB Tangguh Apakah Gagal ?
“Segera bersurat kirim ke kami, agar menjadi dasar kami memanggil PUPR. Ini tidak bisa dibiarkan kasihan masyarakat, kebetulan dalam waktu dekat ada rapat kerja,” kata H Achmad.
Ia mengatakan, bahwa sampai saat ini belum ada surat yang masuk ke Komisi IV terkait permintaan perbaikan atau pemeliharaan jalan tersebut.
Saat ditanya kira-kira kapan pemerintah dapat menganggarkan untuk perbaikan jalan di Tambaksari, Ia mengatakan, belum bisa memastikan karena anggaran APBD 2023 saat ini sudah diketok dan anggaran di tahun 2022 sudah hampir selesai.
“Yang penting ada surat dulu, nanti kita tekan PUPR untuk segera memprioritaskan di tahun depan dan mereka nanti akan turun,” ujarnya.
Anggota Komisi IV dari partai PPP, Rusli Manawari juga mengatakan bahwa ini tugas anggota DPRD sebagai wakil rakyat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.
Ia berharap agar segera surat permintaan pemeliharaan jalan dan keluhan lainnya terkait infrastruktur dilayangkan ke DPRD.
Baca juga : Diabaikan Pemprov, Pemasangan Lampu Jalan di Tambak Sari KSB Butuh Anggaran 1,9 Miliar
“Kami kaget dengan info ini padahal yang kami tau sekitar 70 persen anggaran infrastruktur jalan itu diterjunkan ke pulau Sumbawa. Kemana saja dibawa anggaran itu harus dipertanyakan,” katanya.
Merespon tanggapan tersebut, Ketua Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Feryal Mukmin terus mendorong DPRD dan Dinas PUPR NTB untuk memberi perhatian lebih kepada keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan sebagai kebutuhan dasar.
“Saya sebagai warga KSB sengaja datang menyampaikan aspirasi warga di KSB, agar menjadi perhatian dan dapat diselesaikan pada tahun 2023 sesuai permintaan warga,” ujar Feryal.
Begitu juga dengan pelayanan Penerangan Lampu Jalan (PJU) yang ada di jalan tersebut yang saat ini sama sekali tidak ada.
“Keluhan masyarakat ini harus diatensi, jangan sibuk dengan proyek yang tidak terlalu penting sehingga teriakan dan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi,” ujar Feryal.
Hingga berita ini dipublis Balai Jalan Provinsi wilayah Sumbawa belum dimintai keterangan.
Foto : Pertemuan Ketua DPW MIO NTB bersama anggota dengan Ketua DPRD NTB beberapa waktu lalu.
Penulis : Rabil Editor : Fitri
