Lombok Utara,SIARPOST – Polemik soal besaran anggaran Makan Bergizi Gratis kembali bergulir di tengah masyarakat. Angka Rp15 ribu yang ramai diperbincangkan dinilai tidak sepenuhnya dipahami publik. Menanggapi hal tersebut, Bagian Gizi Nasional Lombok utara (Korwil ) , Adi Pratama, angkat bicara dan memaparkan rincian sebenarnya.
Menurut Adi, anggaran Rp15 ribu yang diperuntukkan bagi porsi besar tidak seluruhnya diwujudkan dalam bentuk makanan di piring siswa. Dari jumlah tersebut, Rp5 ribu dialokasikan untuk kebutuhan operasional, termasuk gaji karyawan, listrik, serta biaya penunjang lainnya. Dengan demikian, nilai riil makanan yang diterima siswa untuk kategori porsi besar adalah Rp10 ribu.
Sementara itu, untuk porsi kecil yang diperuntukkan bagi siswa kelas 1 hingga kelas 3, anggaran awal Rp13 ribu dipotong Rp 5 ribu untuk operasional. Artinya, makanan yang tersaji memiliki nilai Rp8 ribu.
“Yang beredar di masyarakat itu angka Rp15 ribu, tapi rinciannya belum dipahami, Seolah-olah semuanya untuk makanan, padahal ada komponen operasional di dalamnya” jelas Adi
Ia menegaskan bahwa sistem pembagian anggaran tersebut sudah diperhitungkan agar program tetap berjalan. Operasional, kata dia, menjadi bagian tak terpisahkan dari distribusi makanan bergizi. Tanpa dukungan biaya itu, program berisiko tersendat.
Isu yang berkembang di media sosial pun dinilai memicu persepsi yang kurang tepat. Narasi “Rp15 ribu kok segini saja?” kerap muncul tanpa menyertakan penjelasan detail pembagian anggaran. Hal inilah yang menurut Adi perlu diluruskan.
Ia juga menanggapi wacana efisiensi menu. Menurutnya, substansi program tetap pada pemenuhan gizi, bukan sekadar nominal. “Lebih baik kita pastikan nilai gizinya terpenuhi. Telur dua butir tentu lebih baik daripada camilan yang kurang bernutrisi,” ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis di Lombok Utara sendiri membedakan porsi berdasarkan jenjang. Siswa kelas rendah mendapat porsi kecil, sementara kelas lebih tinggi memperoleh porsi besar. Perbedaan ini disesuaikan dengan kebutuhan kalori dan pertumbuhan anak.
Adi berharap klarifikasi ini dapat meredam polemik serta memberi gambaran utuh kepada masyarakat. Transparansi, menurutnya, menjadi kunci agar program sosial tidak tergerus opini yang berkembang tanpa data lengkap.
“Harapannya informasi ini bisa diselaraskan, supaya masyarakat memahami konteks sebenarnya,” tutupnya.(Niss)
