LOMBOK TENGAH, SIARPOST.COM – Hari ini, Selasa( 28/11/2023 ) lembaga kajian dan investigasi Tindak pidana Korupsi NTB, yang di pimpin oleh Laly Iqra Hafiddin melakukan Hearing public di DPRD Lombok Tengah.
Dimana peserta hearing bermaksud untuk mempertanyakan terkait pembangunan Puskesmas Aik Mual dan dugaan Pokir DPRD Loteng yang di Fiktif Kan oleh DINAS KESEHATAN Kabupaten Lombok Tengah .
Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah tidak hadir dalam Hearing tersebut begitu juga dengan Direktur CV YAYANG LESATARI yang mengerjakan Proyek Puskesmas Aik Mual ini.
Baca juga : Bocah 3.5 Tahun Ditemukan Tewas Tenggelam di Dam Late Dompu, Polsek Hu’u Turun ke Lokasi
Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan dengan penuh menganut prinsip efektif, efisien,
transparan dan akuntabel. Artinya, pengelolaan keuangan negara hendaknya dilakukan secara terbuka dengan memberikan kesempatan serta ruang bagi public untuk mengetahui.
Selain itu dalam pelaksanannya juga dituntut untuk dapat dipertanggung jawabkan, sehingga pengelolaan keuangan negara dilakukan secara efektif dan efisien serta tidak mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum berupa praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Hal ini yang kemudian menjadi landasan
filosofis lahirnya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dan merujuk pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
Peran serta aktif warga negara dalam hal melakukan pengawasan terhadap praktek- praktek penyelenggaran pemerintahan dan pengelolaan keuangan pemerintah menjadi instrument penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).
Melalui ruang inilah masyarakat memiliki
kesempatan untuk turut melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan kebijakan di dalamnya.
Sebagai aktualisasi amanat konstitusi dan komitmen peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan tata Kelola keuangan yang baik.
Dugaan Persekongkolan jahat Dalam Proses Pengerjaan Pembangunan Puskesmas Aik Mual yang dikerjakan oleh CV YAYANG LESTARI dan Dugaan Pokir DPRD Lombok Tengah yang di atur dan di fiktifkan di Dinas Kesehatan Lombok Tengah Tahun 2023.
Baca juga : Anggaran Pemilu 2024 Untuk NTB Capai Rp1 Triliun, Kebanyakan Untuk Honor dan Logistik
Sebagai berikut:
1. Adanya temuan di lapangan tentang progress pembangunan Puskesmas Aik Mual yang
tidak mencapai Target yang telah ditentukan , Realisasi sampai dengan Minggu ke 23
Masih sekitaran 60 % sejak Surat AKSI kami ini di Terima.
2. Para Tenaga Kerja di lapangan bekerja tidak memenuhi SOP K3 yang telah ditetapkan .
3. Adanya dugaan pengaturan pemenang Tender dari awal sehingga berdampak pada proses
pengerjaannya.
4. Adanya Dugaan pemenang Tender Puskesmas Aik mual adalah orang yang sama
dengan yang memenangkan Puskesmas Bonjeruk dan Puskesmas Darek, hal ini kami temukan atas temuan di lapangan para pekerja / pemborong yang sama yang ada di lapangan.
5. Adanya Dugaan Permainan / pengaturan terkait Spesifikasi Atap semua Puskesmas yang
di gunakan semua puskesmas di Lombok Tengah adalah satu merek yang dimana di atur oleh Oknum Dinas Kesehatan Lombok Tengah sebab mendapatkan Fee dari kuncian barang ini.
6. Adanya dugaan pembuatan puluhan Pokir DPRD Loteng yang tidak Tepat, menyalahi
aturan dan fiktif yang dilakukan di Dinas Kesehatan Lombok Tengah.
Hearing yang diterima oleh Legewarman ini akhirnya menyepakati untuk melanjutkan Hearing Public Ini pada hari Kamis 30 November 2023, dengan kesepakatan KADIKES Loteng dan Direktur CV YAYANG harus hadir, sebab kita akan membongkar kebobrokan pembangunan di Lombok Tengah yang ada di dinas Kesehatan Lombok Tengah,”beber Lalu Iqro dalam rilisnya.
