Mataram, SIARPOST.COM | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini sibuk memfasilitasi semua kabupaten di NTB untuk melakukan penagihan Dana Bagi Hasil (DBH) laba bersih dari PT AMNT.
Pada Kamis, 4 Januari 2024 yang lalu, Pemprov bersama seluruh kabupaten/kota melakukan rapat koordinasi penyelesaian persyaratan pencairan DBH laba bersih PT AMNT tahun 2020-2021.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Direktur PT AMNT, Priyo P. Pramono melalui zoom meeting di Aula Bappenda Provinsi NTB.
Baca juga : Terjadi Lagi Kecelakaan Kereta Api di Cicalengka, Ini Peringatan Keras Fraksi PKS DPR RI Kepada Pemerintah
Apa yang dilakukan oleh Pemprov NTB tersebut menuai tanggapan dari aktivis perempuan, Yuni Bourhany. Ia mengatakan Pemprov NTB hanya sibuk mempersiapkan skenario tagihan laba bersih dari PT AMNT dan tidak peduli dengan kondisi sosial masyarakat lokal khususnya di lingkar tambang.
“Jika itu bentuk effort dari Pemprov NTB mendesak PT AMNT melunasi kewajibannya, kenapa tidak sekalian diurus dan diperjuangkan kondisi sosial masyarakat lingkar tambang khususnya masyarakat Maluk hari ini,” ujar Yuni saat diwawancarai, Jumat (5/1/2024).
Yuni mengatakan, masyarakat Lingkar tambang hingga saat ini belum merasakan kontribusi dari adanya PT AMNT, berbeda jauh dengan era sebelumnya yaitu PT Newmont.
“Masyarakat butuh perhatian, seharusnya Pemprov dan Pemda Sumbawa Barat jangan hanya pikir perut sendiri,” ujar Yuni lantang.
Masyarakat lokal pengusaha
Lokal, dan pekerja lokal, kata Yuni, belum merasakan efek dari perputaran ekonomi dari adanya tambang PT AMNT tersebut.
Baca juga : Safari Politik Anas Urbaningrum, Dijadwalkan Akan Bertemu Para Kader dan Caleg di NTB
“Keberadaan Perusahaan yang sudah berjalan sekitar 5 tahun ini belum memberikan efek perkembangan ekonomi yang baik untuk masyarakat lingkar tambang dan masyarakat NTB pada umumnya,” ujar Yuni.
Ia meminta PJ Gubernur NTB Lalu Gita Aryadi agar memberikan atensi khusus atas keadaan sosial masyarakat di lingkar tambang. Mereka hanya jadi penonton dari keberadaan perusahaan emas terbesar kedua di Indonesia itu.
“Jangan urus uang aja pada mata hijau, masyarakat gak dipedulikan,” kata Yuni.
Yuni mengungkapkan bahwa dirinya bersama masyarakat lokal saat ini mendesak pemerintah provinsi NTB memberikan akses pengusaha lokal untuk menjadi bagian dari perputaran ekonomi perusahaan.
Selain itu, pekerja lokal pun harus diprioritaskan, jangan hanya dijadikan pekerja kasar atau pekerja tingkat rendah saja padahal skill pekerja lokal bisa lebih dari itu.
Baca juga : Logistik relawan Pandawa 5 Dukung Kemenangan Prabowo-Gibran Disalurkan ke Kabupaten Kota di NTB
“Belasan tahun pekerja lokal dipercaya oleh PT Newmont, kenapa yang sekarang sangat berbeda,” tegas Yuni.
Yang juga sangat penting, pemberdayaan masyarakat lokal yang memang hingga hari ini CSR perusahaan belum dimanfaatkan dengan maksimal. Menurut Yuni, pihak perusahaan harus memberikan akses kepada masyarakat agar bisa lebih diberdayakan.
“Saya harap Pemprov jangan hanya maunya uang saja, tapi kondisi sosial masyarakat mereka seolah tidak peduli. Khususnya masyarakat di lingkar tambang,” ujarnya.
Menurut Yuni, masalah DBH laba bersih itu adalah kewajiban perusahaan dan untuk mendapatkannya tidak perlu tenaga ekstra. Namun, yang paling penting adalah pemberdayaan masyarakat serta kepedulian Pemprov NTB kepada kondisi masyarakat lokal yang saat ini belum merasakan kontribusi dari keberadaan PT AMNT. (***)
