Direktur Gertasi NTB, Suriansyah (kiri) dan Sekda Kota Bima Muhtar Landa (kiri).
MATARAM, SIARPOST | Direktur Gerakan Transparansi (Gertasi) Nusa Tenggara Barat (NTB), Suriansyah, meminta PJ Gubernur NTB untuk mengevaluasi terlebih dahulu jika ada rekomendasi dari Kota Bima untuk PJ Walikota Bima yakni Muhtar Landa sebagai pengganti H Muhammad Rum. Pasalnya banyak masalah hukum yang saat ini dialami oleh Muhtar Landa sebagai Sekda Kota Bima.
Sejumlah masalah hukum tersebut diungkapkan oleh Direktur Gertasi Suriansyah saat diwawancarai di Mataram, Sabtu (4/5/2024). Ia mengatakan sejumlah masalah hukum yang saat ini sedang dialami oleh Sekda Muhtar Landa seperti keterlibatannya dalam kasus pengangkatan CPNS K2 pada 2013 yang lalu.
BACA JUGA : Dugaan Penipuan Penjualan Lahan di Narmada, Terungkap M Sudah Menjual nya Terlebih Dahulu ke Orang Lain
“Pada 2013 dugaan pemalsuan dokumen CPNS di Kota Bima pada saat itu Muhtar Landa menjadi kepala BKD Kota Bima,” ujar Suriansyah.
Selain itu, kasus pengerusakan aset milik seorang warga di Blok 70 Kelurahan Dara Kota Bima juga atas perintah Muhtar Landa yang saat ini kasusnya telah dilaporkan ke Polda NTB oleh pelapor Ahyar.
“Pengerusakan itu sudah dilaporkan dan setau kami kemarin beberapa hari lalu sudah diperiksa dan mediasi di Polda NTB,” ujar Suriansyah.
Demikian juga masalah hilangnya meubler di ruang Walikota Bima pada 2022 yang lalu, yang kasusnya dilaporkan oleh sejumlah elemen masyarakat Kota Bima.
BACA JUGA : Empat Parpol Sepakat Berkoalisi Usung Satu Paslon di Pilkada Kota Bima 2024
Berkaitan dengan sejumlah persoalan tersebut, Gertasi NTB meminta dan berharap kepada PJ Gubernur NTB agar mengevaluasi terkait siapa calon PJ Walikota Bima yang akan direkomendasikan kepada pemprov NTB sebagai pengganti H Muhammad Rum.
“Hal ini kami harus sampaikan agar tidak ada kekacauan dalam birokrasi,” ujar Suriansyah.
Suriansyah berharap agar Pemprov Kota Bima merekomendasikan calon lain untuk menjabat PJ Walikota Bima menggantikan Muhammad Rum yang kabarnya akan mengikuti kontestasi politik di Pilkada 2024 mendatang.***
