Komite Mahasiswa dan Pemuda (KMP) NTB Jakarta, pada saat aksinya digedung KPK RI, pada Jumat (27/9/2024).
SIARPOST – Komite Mahasiswa dan Pemuda (KMP) NTB Jakarta menggelar unjuk rasa di depan gedung KPK RI, Jumat (27/9/2024). Dalam aksinya mahasiswa menuntut KPK segera menangani dugaan kasus korupsi, kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh Bupati Bima dan keluarganya.
Koordinator lapangan Ahmad Andi saat orasinya mengatakan, Bupati Bima yang akrab disapa Dinda itu dan anaknya Muhammad Putra Ferriyandi (Yandi) serta keluarga dan kroninya adalah sumber kejahatan dan malapetaka bagi daerah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Lebih lanjut ia menyampaikan, Dinda serta anaknya Ketua DPRD Kabupaten Bima, Yandi, patut dimintai tanggung jawab atas berbagai persoalan terutama dalam hal dugaan korupsi. Sejak mereka berkuasa persoalan bukanya menurun malah semakin meningkat, bahkan sangat kompleks.
BACA JUGA :
Terkait hal itu terkonfirmasi adanya marak dugaan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan tersebar luas secara terstruktur, sistematis dan masif di Kabupaten Bima.
“Bayangkan hampir semua jabatan strategi dilingkup Pemda Bima banyak di tempati oleh keluarga dan kroni IDP mulai dari Paman, Sepupu, Adik, adik Ipar, dll. Mereka menjabat Sekertaris Daerah (Sekda) dan juga menempati posisi penting diberbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Disitulah mereka memainkan peran penting untuk mengumpulkan uang haram hasil kongkalikong yang bersumber dari negara,” ucap Ahmad Andi saat orasi, seperti dikutip dari Redaksi Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum KMP NTB Jakarta, Johan Jauhari menyampaikan, dalam kurung waktu hampir sepuluh tahun terakhir ini, IDP gagal total menciptakan pemerintah yang baik dan bersih. Namun praktek korupsi marak terjadi tapi tidak tersentuh hukum.
BACA JUGA :
“Menurut data yang kami miliki, ada dugaan kuat skandal korupsi di Kabupaten Bima diduga kuat melibatkan IDP. Kasus tersebut kami klasifikasi dua puluh (20 paket) proyek jumbo dan sepuluh (10 klaster) kasus korupsi, mulai dari tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2024, diantaranya, (1) Korupsi bantuan bibit bawang merah 46 miliar, (2) korupsi proyek GOR Panda 11,2 miliar, dan sejumlah korupsi lainnya” ujar Johan Jauharin.
“Kami menyakini ada keterlibatan aktif IDP dalam mengatur berbagai proyek demi kepentingan pribadi, keluarga dan kolega terdekatnya yang selam ini mengeruk uang rakyat. Kami akan terus melawan IDP dan keluarganya sampai masuk penjara,” tegasnya lagi.
Dalam aksinya digedung KPK, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam KMP NTB Jakarta menuntut agar, KPK segera usut tuntas semua kasus dugaan korupsi Dinda dan putranya yang saat ini mandek di Polda NTB dan Kejati NTB.(***).
