Ketua asosiasi media independen online (MIO) Provinsi NTB, sekaligus Ketua LAWAN NTB, Feryal MP (kedua kanan) audiensi dengan Kepala Bakesbangpol NTB, H. Ruslan Abdul Gani (tengah) bersama pemerhati sosial asal Sumbawa, Leni Hurniati, membahas terkait isu narkoba, Rabu (15/1/2025). Dok istimewa
MATARAM, SIARPOST | Isu narkoba di Nusa Tenggara Barat (NTB) khusus nya di Kabupaten Bima dan Dompu menjadi perbincangan hangat publik. Apalagi beberapa waktu lalu, sejumlah penangkapan bandar dan kurir terus terjadi, bahkan anak usai 10 tahun kedapatan menggunakan narkoba di Dompu.
Hal ini menjadi perhatian serius bagi Lingkaran Wartawan dan Aktivis (LAWAN) NTB. Karena sungguh miris, begitu masif nya narkoba ini bahkan sudah menyentuh anak-anak usia sekolah dasar.
Salah satu stakeholder yang menjadi perwakilan pemerintah daerah yang juga bertanggung jawab sesuai tugas nya dalam mencegah peredaran gelap narkotika, adalah Badan Kesbangpol NTB.
BACA JUGA : Aduh! Forum Dinamika Jakarta Adukan Jaksa dan Kajari KSB ke Komisi Kejaksaan RI, Gegara Kasus Mafia Tanah
Ketua LAWAN NTB, Feryal Mukmin dalam audiensi nya dengan Kepala Badan Kesbangpol NTB, bersama pemerhati sosial asal Sumbawa, Leni Hurniati, meminta komitmen pemerintah untuk serius memberikan atensi kepada isu narkoba yang sudah merajalela.
“Jika persoalan narkoba ini masih dianggap biasa saja oleh pemerintah, maka masa depan negara ini akan terancam. Generasi ke depan akan hancur,” ujar Feryal saat bertemu dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri), H. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H, Rabu (15/1/2025).
Feryal yang juga Ketua Media Independen Online NTB, meminta Kesbangpol NTB juga memberikan atensi yang lebih pada isu narkoba tersebut, karena salah satu tugas Kesbangpol juga sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pencegahan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sebagaimana amanat Permendagri.
Dalam audiensi tersebut, Feryal juga mempertanyakan, sejauh ini apa saja yang telah dilakukan oleh Kesbangpoldagri baik itu dalam pencegahan maupun dalam dalam proses penanganan para pelaku peredaran narkoba.
Pada waktu yang sama, Kepala Badan Kesbangpoldagri H. Ruslan Abdul Gani, memberikan beberapa catatan penting, perihal yang dilakukan Kesbangpol NTB selama ini dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, hingga kendala yang dihadapi terkait narkoba.
BACA JUGA : Terungkap Fakta Dalam Sidang Ijazah Palsu Terdakwa Lalu Nursa’i Anggota DPRD Lombok Tengah
Ia mengatakan, bahwa pihaknya, telah melakukan beberapa kegiatan Sosialisasi terkait pencegahan narkoba di masyarakat, khususnya di beberapa sekolah di Bima dan Lombok, serta pondok pesantren.
“Kami hanya bisa melakukan sosialisasi di Bima empat sekolah pada tahun 2024, satu kali kegiatan cuma 30 orang. Kemudian di Mataram juga di pondok pesantren. Total hanya sekitar 6 kegiatan,” Ujarnya.
Kegiatan tersebut sangat minim, jika dibanding dengan jumlah penduduk NTB yang harus mendapatkan sosialisasi bahaya dari penyalahgunaan narkoba tersebut.
Karena tidak bisa dipungkiri, keterbatasan anggaran yang menjadi penghambat sehingga program-program yang ada di Kesbangpol NTB tidak berjalan maksimal.
“Contoh saja program unggulan desa bersinar atau desa bersih dari narkoba, tetapi program tidak maksimal karena keterbatasan anggaran yang diberikan pemerintah kepada Kesbangpol,” ujarnya.
Namun, walaupun anggaran terbatas, Kesbangpol sebagai leading sektor atau garda terdepan pemerintah daerah, terus melakukan yang terbaik, dan meminta komitmen para kepala desa untuk membentuk desa bersinar, dengan koordinasi dengan BNN.
Ia menyebut, dari tahun 2023 hanya 40 desa saja yang menjadi desa bersinar. Namun, harus dicatat, ia ingin keberlangsungan desa bersinar ini tetap eksis, bukan hanya status saja, tetapi harus dibuktikan bahwa desa tersebut benar-benar bebas dari narkoba.
BACA JUGA : Gelar Aksi Demo, Kasta NTB Pertanyakan Proyek Gedung DPRD Lombok Utara Rp10 M Stagnan
“Kami juga sangat ingin sekolah-sekolah memiliki program khusus terkait edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba. Agar anak-anak sejak dini sadar akan masa depan mereka jika terkontaminasi dengan barang tersebut,” Tegasnya.
Begitu juga komitmen Kesbangpol NTB kepada para stafnya, pihaknya telah mengajukan tes urine para stafnya, namun belum terealisasi karena keterbatasan anggaran.
“Ini bagian dari komitmen kami dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba,” Tutupnya. (Feby/Edo).
