Wamen Dalam Negeri, Bima Arya saat diwawancarai usai acara Muswil DPW PAN NTB di Hotel Lombok Garden, Sabtu (26/4/2025). Dok Feby
MATARAM, SIAR POST | Agenda mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) yang semula dijadwalkan Jumat (25/4) sore, mendadak dibatalkan. Padahal, undangan pelantikan sudah tersebar luas dan ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi.
Ruang Rapat Tambora, tempat acara seharusnya digelar, tampak lengang. Tak satu pun pejabat yang dilantik. Kejadian langka ini sontak memancing tanda tanya besar di kalangan ASN dan awak media: ada apa sebenarnya?
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, turut angkat suara saat diwawancarai usai Muswil DPW PAN NTB di Hotel Lombok Garden, Sabtu (26/4/2025). Ia menegaskan pentingnya konsolidasi formasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung program prioritas nasional dan daerah.
“Kami mendorong semua pemerintah daerah untuk segera menyesuaikan formasi agar lebih efektif. Pengajuan formasi baru tidak perlu menunggu lama, akan segera diproses di Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Bima Arya juga menyinggung soal pentingnya meritokrasi dalam mutasi pejabat. Ia mengapresiasi kepala daerah yang menjunjung tinggi prinsip ini.
“Otonomi daerah tidak akan berjalan tanpa meritokrasi. Kewenangan harus dibarengi peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, bukan hanya berdasarkan kedekatan pribadi,” tegasnya.
BACA JUGA : Estafet Kepemimpinan PAN NTB: Lalu Ahmad Zaini Gantikan Muazim, Targetkan Juara di Pemilu 2029
Menanggapi kekisruhan ini, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri (Dinda), menyampaikan bahwa penundaan terjadi karena surat rekomendasi fisik dari Menteri Dalam Negeri belum diterima.
“Secara lisan rekomendasi memang sudah ada, tapi surat resminya belum sampai. Itu sebabnya pelantikan belum bisa kita laksanakan hari ini,” ujar Dinda kepada wartawan, Jumat sore.
Ia juga menjelaskan, keterlambatan ini terjadi karena Mendagri saat ini sedang berada di luar negeri.
Bukan Konflik, Hanya Soal Administrasi
Dinda menepis isu yang menyebut ada ketegangan internal antara Gubernur, Sekda, dan dirinya.
“Ini murni soal administrasi, tidak ada konflik. Kita hanya ingin taat aturan dan pastikan semua proses sesuai regulasi. Bahkan kami sudah berencana makan bersama, bukan berdebat soal mutasi,” katanya sambil tersenyum.
Meski gagal digelar hari ini, Dinda berharap mutasi pejabat bisa dilaksanakan minggu depan setelah surat rekomendasi resmi diterima.
“Kita tunggu saja, semoga minggu depan bisa terlaksana,” pungkasnya.
BACA JUGA : Bupati Lombok Utara Luncurkan Program JUBAH: Solusi Rumah Layak Huni Lewat Gotong Royong
Penundaan mutasi ini memunculkan spekulasi: apakah ini murni persoalan teknis, atau bentuk teguran halus dari pusat atas kelalaian prosedural?
Apapun penyebabnya, kejadian ini menjadi pelajaran penting. Bahwa dalam birokrasi, ketelitian prosedur adalah segalanya.
Kini, publik NTB hanya bisa menanti. Mutasi pejabat kali ini telah mencatat sejarah — bukan karena suksesnya, tapi karena batalnya.
Pewarta : Ridho | Redaktur : Feryal
