Lombok Timur, SIAR POST — Ratusan penumpang yang hendak menyeberang dari Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur ke Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat, mendadak dialihkan dari Kapal Mutiara Alas 1 milik ALP Group ke kapal KMF Raja Enggano milik ASDP, Jumat (13/6).
Salah satu penumpang asal Sumbawa Barat, HM Yames, mengungkapkan kekecewaannya setelah dirinya dan penumpang lain—termasuk travel, truk besar, kendaraan pribadi, dan ratusan sepeda motor—diturunkan paksa dari kapal Mutiara Alas 1 tanpa penjelasan memadai.
“Saya naik sudah di atas kapal, tiba-tiba kami semua disuruh turun. Dialihkan ke kapal ASDP. Kapal Mutiara Alas yang kondisinya sudah tidak layak, kursinya reyot. Kalau gubernur atau kadis perhubungan ke Sumbawa, suruh saja naik kapal ini supaya tahu rasanya,” kritik HM Yames, yang juga Wakil Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia NTB.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dari otoritas pelabuhan, khususnya Syahbandar Pelabuhan Kayangan.
“Selama ini peran Syahbandar di mana? Masih ada atau sudah mati suri?” tegasnya, seraya meminta Kementerian Perhubungan RI segera menurunkan tim investigasi.
Respons Pemerintah Provinsi
Menanggapi hal ini, Plt Kepala Dinas Perhubungan NTB yang juga Asisten II Setda NTB, Lalu Mohammad Faozal, menyatakan bahwa semua kapal yang beroperasi telah melewati proses pemeriksaan kelayakan.
BACA JUGA :
- Terungkap! Hasil Autopsi Jenazah Kopasgat Medan Asal NTB, Tokoh Puri Agung Pamotan Turun Tangan
- PLN Amankan Keandalan Listrik Selama Kunjungan Ibu Wapres dan Seruni Kabinet Merah Putih di Lombok
- Tramadol: Obat Legal yang Bisa Mematikan, BBPOM Mataram Perketat Pengawasan Apotek dan Klinik
“Semua kapal harus dipastikan layak jalan. Kapal itu bisa beroperasi karena sudah melalui kontrol kelayakan. Tapi kami akan segera investigasi dan evaluasi kembali,” ujar Faozal melalui pesan WhatsApp kepada media.
Menurutnya, potensi gangguan teknis bisa terjadi karena sifat kapal sebagai alat transportasi bergerak. “Itu sebabnya ada marine inspektur dan Syahbandar yang mengawasi,” tambahnya.
Desakan untuk Reformasi Pengawasan
Insiden ini kembali menyorot pentingnya reformasi dalam sistem pengawasan dan kelayakan kapal yang beroperasi di lintas strategis antar-pulau di NTB.
Pengamat transportasi laut dan aktivis penumpang mendesak adanya audit menyeluruh terhadap armada kapal yang dinilai sudah “sakit” tapi tetap dipaksakan berlayar.
Masyarakat berharap insiden ini menjadi momentum pembenahan serius demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa penyeberangan.
Saat berita ini turun, ASDP dan manajemen KMP Mutiara Alas belum diklarifikasi.
Redaksi__
