Mataram, SIAR POST – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil meraup Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 3,29 triliun pada tahun anggaran 2024, namun alokasi belanja yang dominan pada sektor rutin dan operasional dinilai kurang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Data resmi dari Pemprov NTB dan hasil telaah laporan APBD menunjukkan bahwa mayoritas PAD digunakan untuk belanja pegawai dan biaya operasional, sementara belanja pembangunan, lingkungan, hingga penanganan kemiskinan justru mendapat porsi kecil.
Belanja Rutin Serap Lebih dari Separuh PAD
Aktivis perempuan asal Pulau Sumbawa, Yuni Bourhany, saat diwawancarai, Senin (16/6/2025) mengatakan, uang yang selama ini menjadi pendapatan daerah banyak dihabiskan untuk operasional dan belanja rutin.
“Data yang kami himpun dari berbagai sumber, dari total PAD Rp3,29 triliun, lebih dari 60 persen dialokasikan untuk membiayai belanja rutin,” ujar Yuni.
Belanja rutin tersebut, tambah Yuni Termasuk di dalamnya adalah:
Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov NTB
BACA JUGA : Survei Terbaru: 78% Rakyat Dukung PPS, Presidium Siapkan Aksi Akbar Guncang Tano 1 Juli 2025
Operasional kantor dinas dan sekretariat seperti listrik, air, alat tulis kantor, dan kendaraan dinas
Pemeliharaan gedung dan fasilitas milik pemerintah
Dari berbagai sumber termasuk BPS dan media massa, belanja pegawai sendiri melonjak hingga Rp2,39 triliun, termasuk tambahan tunjangan profesi guru yang naik ratusan miliar rupiah. Sementara itu, belanja barang dan jasa rutin pemerintah juga tetap tinggi dan menyita ruang fiskal pembangunan.
Yuni juga mengatakan bahwa belanja Modal, Investasi di NTB Minim untuk Infrastruktur. Kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dasar masih besar, alokasi belanja modal justru sangat kecil, hanya sekitar Rp600 miliar atau 9 persen dari total belanja.
Dari jumlah ini: Rp79 miliar digunakan untuk pembangunan jalan dan irigasi, sisanya tersebar ke pengadaan mesin, peralatan, dan bangunan.
BACA JUGA : 1 Juli: Saatnya 189 Wakil Rakyat Pulau Sumbawa Turun Bersama Rakyat! Perjuangkan PPS
Serapan belanja modal hingga kuartal ketiga bahkan hanya sekitar 42 persen, menandakan lemahnya pelaksanaan program strategis
Program Sosial & Lingkungan: Dapat Jatah Terkecil
Beberapa sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat justru tak jadi prioritas, antara lain:
Penanganan stunting hanya dapat Rp11 miliar, turun drastis dari tahun sebelumnya
Anggaran pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hanya sekitar Rp4,6 miliar
Program pengentasan kemiskinan ekstrem hanya memperoleh Rp89 miliar setelah perubahan APBD.
BACA JUGA : Dugaan 51 PKBM Fiktif di Bima, Dana Ratusan Juta Raib: HMI Badko Bali-Nusra Laporkan ke Kejati NTB
Pendidikan dan Kebudayaan: Serapan Minim, Banyak Dikembalikan
Beberapa program pembangunan fasilitas pendidikan terhambat karena serapan rendah dan ketidaksiapan administrasi, menyebabkan sebagian anggaran dikembalikan. Misalnya pengadaan laboratorium, meubel sekolah, dan bantuan pendidikan lainnya gagal terserap maksimal.
Yuni juga mengatakan, data LPSE mencatat adanya lebih dari 20 ribu paket pengadaan senilai Rp3,5 triliun, namun:
Sebagian besar menggunakan metode pengadaan langsung (sekitar 70%)
Terjadi kasus kelebihan pagu anggaran dalam beberapa paket, seperti pengadaan alat peraga digital yang semula dipatok Rp25 miliar namun terealisasi hingga Rp49 miliar
Transparansi dan kontrol dalam proses pengadaan masih menjadi sorotan.
Uang Ada, Tapi Pembangunan Terbatas
PAD NTB 2024 mencerminkan kemandirian fiskal yang mulai membaik, namun penggunaan anggarannya masih belum berpihak pada pembangunan dan rakyat kecil.
Belanja pegawai dan operasional dinas menyedot sebagian besar anggaran, meninggalkan sisa kecil untuk program infrastruktur, sosial, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Tanpa perubahan serius dalam perencanaan dan pengawasan, PAD sebesar apa pun akan tetap “habis untuk dalam rumah”, tanpa terasa manfaatnya oleh masyarakat luas.
Redaksi____
