“Jika dikelola dengan benar, tambang rakyat bisa menjadi alat pemerataan ekonomi dan jalan keluar nyata dari kemiskinan,” tegasnya.
STN NTB juga mendorong semua pihak—pemerintah, DPRD, aparat keamanan, hingga organisasi masyarakat sipil—untuk terlibat aktif memastikan bahwa legalisasi tambang rakyat tidak berhenti di atas kertas, tapi benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
Tambang rakyat bukan ancaman, tapi peluang. Dengan legalisasi berbasis koperasi, NTB bisa menata ulang arah kebijakan pertambangan yang berpihak pada rakyat.
Jika dikelola dengan prinsip keadilan sosial dan kelestarian lingkungan, tambang rakyat bisa menjadi motor utama pengentasan kemiskinan di NTB.
“Kita ingin tambang rakyat tidak lagi dihantui ketakutan akan penutupan, tapi menjadi sumber harapan bagi masa depan yang lebih baik,” pungkas Irfan.
Redaksi__
