Mataram, SIAR POST – Polemik anjloknya harga tembakau di Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin memanas. Organisasi Sasaka Nusantara NTB mendesak Gubernur NTB, DPRD NTB, serta Bupati Lombok Tengah dan Lombok Timur untuk turun tangan melindungi nasib ribuan petani tembakau yang kini terjepit permainan harga.
Ketua Umum Sasaka Nusantara NTB, Lalu Ibnu Hajar, menegaskan pemerintah provinsi harus segera mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda) yang mengikat hubungan antara perusahaan pabrik/gudang tembakau dengan petani.
“Kami menduga ada mafia di gudang tembakau daerah. Mereka bermain harga dan sistem pembelian sehingga harga tembakau anjlok, jauh dari harapan petani. Rantai mafia ini harus segera diputus agar harga kembali normal dan transparan,” tegas Lalu Ibnu Hajar, Kamis (11/9/2025).
BACA JUGA : Gercep Polisi, Temukan Balita 3 Tahun Yang Dilaporkan Hilang di Pantai Nipah Saat Libur Tahun Baru
Menurut catatan Sasaka Nusantara, harga tembakau rajangan dan tembakau oven saat ini hanya berada di kisaran Rp55 ribu per kilogram, jauh turun dari harga tahun lalu yang bisa mencapai Rp75 ribu per kilogram. Kondisi ini membuat petani menanggung kerugian besar karena biaya produksi tembakau sangat tinggi.
“Penurunan harga tembakau ini sangat merugikan petani. Jika kondisi ini dibiarkan, maka kami bersama petani siap memboikot gudang-gudang PT atau CV di NTB yang diduga menjadi bagian dari mafia tembakau,” tegasnya.
Sebagai langkah jangka pendek, Sasaka Nusantara mendorong Dinas Pertanian dan Perdagangan NTB segera melakukan monitoring langsung ke perusahaan pusat, tanpa melalui perantara cabang gudang di daerah. Hal ini dianggap penting agar transparansi harga jual-beli tembakau bisa dijamin.
Selain itu, Sasaka Nusantara juga mendorong pemerintah mencari solusi alternatif, termasuk membuka jalur distribusi langsung dari petani NTB ke pabrik-pabrik besar di Jawa, tanpa harus melewati rantai distribusi gudang yang rawan permainan harga.
Tembakau, Komoditas Unggulan NTB
Tembakau merupakan salah satu komoditas unggulan masyarakat NTB, terutama di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. Penurunan harga tembakau bukan hanya berdampak pada petani, tetapi juga perekonomian daerah secara keseluruhan.
BACA JUGA : Semangat Kemerdekaan, PLN Ajak Warga Rayakan Agustusan Secara Aman
“Ini kewajiban kita bersama, baik pemerintah maupun lembaga, untuk mencari solusi terbaik agar masyarakat dan petani tidak terus dirugikan,” tambah Ibnu Hajar.
Jika pemerintah tetap lamban, ancaman boikot gudang tembakau oleh petani dipastikan akan menjadi gelombang besar yang bisa mengganggu rantai pasok industri rokok nasional.
Hingga berita ini naik, Dinas terkait belum memberikan keterangan resmi.
Redaksi | SIAR POST
