Mataram, NTB (SIAR POST) — Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Isvie Rupaedah, menegaskan pentingnya dukungan dan kebijakan relaksasi bagi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dalam menyelesaikan pembangunan smelter Batu Hijau di Kabupaten Sumbawa Barat.
Hal ini disampaikan Isvie usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD NTB dengan manajemen AMNT, Senin (13/10/2025).
BACA JUGA : Gubernur NTB Desak Menteri ESDM Beri Relaksasi Ekspor PT AMNT, Ekonomi Daerah Tertekan
Menurut Isvie, hasil RDP menunjukkan bahwa progres pembangunan smelter masih berada di bawah 50 persen dan belum sepenuhnya dapat beroperasi.
Sementara itu, kapasitas gudang penampungan konsentrat milik perusahaan disebut sudah penuh sehingga perlu adanya langkah cepat untuk mencegah dampak ekonomi yang lebih besar.
“Kami mendorong agar PT AMMAN segera melakukan koordinasi dan lobi ke pemerintah pusat, baik ke Kementerian ESDM maupun Kementerian Keuangan. Dengan kondisi saat ini, perlu adanya relaksasi dari pemerintah pusat agar operasional dan pembangunan smelter juga tidak terhenti,” tegas Isvie saat dikonfirmasi, Selasa (14/10/2025).
Isvie menilai, keberlanjutan proyek smelter AMMAN memiliki peran vital bagi perekonomian NTB. Pasalnya, kontribusi sektor pertambangan selama ini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian masih menyumbang lebih dari 40 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB.
“Kita tahu pertumbuhan ekonomi NTB sangat tergantung pada sektor tambang. Kalau tidak diberikan relaksasi, maka target pertumbuhan ekonomi NTB pada 2025 bisa terganggu,” ujarnya.
DPRD NTB, lanjut Isvie, juga mendorong Pemerintah Provinsi NTB untuk aktif melakukan komunikasi dengan kementerian terkait agar kebijakan relaksasi dapat segera diberikan. Ia memastikan DPRD siap memberikan dukungan politik dan kelembagaan demi menjaga stabilitas ekonomi daerah.
BACA JUGA : Harga LPG 3 Kg di Empang Hingga Rp35 Ribu, Warga Minta Pangkalan Ditindak
“Kami juga meminta Gubernur NTB agar terus melanjutkan lobi-lobi ke pemerintah pusat. Kalau DPRD tidak bisa mendampingi secara langsung, kami tetap mendorong penuh langkah tersebut,” tambahnya.
RDP yang digelar di ruang rapat pleno DPRD NTB membahas sejumlah poin strategis, termasuk kapasitas serapan bahan baku smelter, pengembangan Kawasan Industri Maluk (KIM), dan potensi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti potensi penumpukan konsentrat di area tambang Batu Hijau yang dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diatasi melalui kebijakan relaksasi dan percepatan pembangunan smelter.
“Daya tampung gudang saat ini sudah tidak mampu lagi. Ini harus segera diambil kebijakan nasional. Kami di DPRD NTB siap mendorong agar pusat melihat masalah ini secara serius,” pungkas Isvie.
