“Bayangkan, anggaran Rp5,4 miliar bisa mencetak ribuan warga belajar baru di Dompu. Tapi kalau lembaganya fiktif, uang rakyat cuma jadi bancakan,” ujar salah satu tokoh pendidikan Dompu yang enggan disebutkan namanya.
Organisasi PEMDAK berharap KPK segera mengirimkan tim investigasi ke Dompu untuk menyelidiki dugaan penyelewengan dana BOP tersebut.
“Jika terbukti, kasus ini berpotensi menyeret puluhan kepala PKBM, pejabat Dinas Dikpora, dan verifikator Dapodik. Kami percaya KPK akan bergerak cepat. Jangan biarkan dunia pendidikan kita hancur karena keserakahan,” tutup Ibrahim.
Redaksi | SIARPOST
