Sumbawa Barat, SIARPOST — Di tengah jeritan masyarakat yang masih berkutat dengan kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan akses kesejahteraan, muncul rencana mencengangkan dari lembaga wakil rakyat.
Menurut informasi internal, tiga pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dikabarkan akan mendapat pengadaan mobil dinas mewah jenis Toyota Fortuner pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Nilai per unit mobil tersebut ditaksir lebih dari Rp500 juta, sehingga total anggaran pengadaan untuk tiga pimpinan DPRD KSB diperkirakan menembus Rp1,5 miliar lebih.
BACA JUGA : Diduga Lalai Tangani Pasien, RSUD Lombok Utara Disorot Usai Bayi Meninggal Dunia
Langkah ini sontak memicu kritik publik karena dinilai tidak memiliki urgensi dan tidak berempati terhadap kondisi rakyat.
Rakyat Masih Hidup Sulit, Dewan Justru Hidup Nyaman
Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB tahun 2024 mencatat, angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat masih berada di kisaran 13,05 persen, dengan pengangguran terbuka mencapai 4,2 persen. Selain itu, lebih dari 18 persen anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting (kurang gizi kronis).
Di sisi lain, banyak masyarakat di wilayah pedesaan masih hidup dengan penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Akses terhadap lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan juga masih sangat terbatas.
“Ketika rakyat masih berjuang untuk bisa makan layak dan menyekolahkan anaknya, DPRD justru menganggarkan mobil baru seharga setengah miliar rupiah. Ini bentuk ketimpangan moral dan empati yang sangat mencolok,” kata M. Firdaus, Kepala Bidang Investigasi Lawan NTB, saat dimintai tanggapan, Selasa (22/10/2025).
Menurut Firdaus, keputusan semacam ini mencerminkan krisis sensitivitas sosial dari para wakil rakyat yang seharusnya menjadi corong kepentingan publik.
Urgensi Dipertanyakan: Rakyat Butuh Program, Bukan Fortuner
Firdaus menegaskan, pengadaan mobil dinas baru seharusnya dilakukan hanya bila ada kebutuhan mendesak seperti kendaraan lama yang benar-benar tak layak pakai. Namun jika pengadaan dilakukan hanya karena alasan “penyesuaian fasilitas jabatan”, maka hal itu patut dicurigai sebagai pemborosan anggaran publik.
BACA JUGA : Harga LPG 3 Kg di Empang Hingga Rp35 Ribu, Warga Minta Pangkalan Ditindak
“Mobil mewah tidak akan mempercepat pelayanan publik. Yang dibutuhkan rakyat itu lapangan kerja, air bersih, dan bantuan usaha. Bukan melihat pejabat keliling pakai Fortuner di jalanan berlubang,” ujarnya tegas.
Ia menilai, kebijakan seperti ini berpotensi memperlebar jurang ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif. “Kalau DPRD ingin dihormati, mestinya tunjukkan kepekaan sosial, bukan gaya hidup mewah di atas penderitaan rakyat,” tambah Firdaus.
Realitas di lapangan masih jauh dari kata sejahtera. Berdasarkan laporan BPS NTB, tingkat kesejahteraan masyarakat di KSB stagnan dalam dua tahun terakhir. Ratusan keluarga di kecamatan-kecamatan seperti Jereweh, Sekongkang, dan Taliwang masih mengeluhkan infrastruktur rusak, peluang kerja minim, dan pelayanan kesehatan yang belum merata.
Ironisnya, di tengah situasi itu, justru muncul rencana pengadaan mobil mewah bagi pejabat legislatif. “Kita bicara tentang moralitas kebijakan. Ketika rakyat menjerit, pejabatnya justru berlari dengan mobil baru. Ini kontras moral yang menyakitkan,” kritik Firdaus.
BACA JUGA : NTPW Apresiasi Aksi Cepat Pemprov NTB di Tengah Banjir Melumpuhkan Kota, Ini Data Update Terdampak
Publik Menunggu Sikap Bupati dan TAPD
Firdaus juga mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bupati Sumbawa Barat untuk meninjau kembali rencana pengadaan tersebut. “Bupati dan TAPD jangan sekadar formalitas menyetujui RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Tinjau ulang! Ini bukan kebutuhan mendesak, tapi pemborosan yang tidak pantas,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar inspektorat dan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) turun melakukan evaluasi terhadap seluruh rencana belanja yang tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Mewah Bukan Solusi
