Lombok Utara, SIARPOST— Anggota DPRD Lombok Utara menyoroti ketimpangan anggaran antara lembaga pendidikan negeri dan madrasah swasta, khususnya yang berada di bawah naungan pondok pesantren. Dewan menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan alokasi yang lebih adil bagi para guru madrasah di daerah.
Anggota komisi III DPRD Lombok Utara dari Fraksi Golkar, Darmajik, menyampaikan bahwa ketimpangan ini telah berlangsung lama dan perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah. Menurutnya, peran madrasah dan pesantren sangat besar dalam sejarah dan perjalanan pendidikan bangsa, sehingga seharusnya mendapatkan dukungan yang proporsional.
“Kami memahami dan merasakan langsung ketimpangan yang terjadi. Padahal, dari sisi peran dan kontribusi sejarah, madrasah dan pesantren memiliki sumbangsih besar bagi bangsa, termasuk dalam membangun peradaban dan menjaga moral generasi,” tegas Darmajik.
Ia menilai santri dan lingkungan pendidikan pesantren turut menjadi benteng nilai serta menjadi bagian penting dalam menjaga peradaban Indonesia di era keterbukaan informasi saat ini. Karena itu, menurutnya, wajar jika penguatan anggaran untuk madrasah menjadi prioritas.
Dewan juga menyatakan siap mendorong komunikasi politik, baik di tingkat daerah maupun melalui jalur fraksi di tingkat nasional. Darmajik mengatakan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
“Kami sepakat memperjuangkan aspirasi ini. Fraksi akan ikut memberikan dukungan dan mendorong agar pemerintah pusat memberi perhatian lebih besar. Kami juga titipkan hal ini melalui pimpinan untuk disuarakan ke pusat,” ujarnya.
Selain dorongan anggaran, Dewan juga meminta seluruh pihak untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara madrasah, pemerintah daerah, dan legislatif dalam menyusun langkah perjuangan.( Niss)
