Lombok Barat, SIAR POST – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sasaka Nusantara Kabupaten Lombok Barat melakukan koordinasi dengan Polres Lombok Barat pada Senin (3/11/2025).
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan agenda hearing yang akan digelar di Kantor Bupati Lombok Barat pada 6 November 2025 mendatang.
Kunjungan resmi ini tercatat dengan nomor surat 005/SN/LBR/XI/2025 dan menjadi bagian dari upaya DPD Sasaka Nusantara memastikan kelancaran serta keamanan kegiatan hearing yang akan membahas sejumlah isu strategis di daerah, mulai dari rencana PHK massal tenaga honorer, maraknya tambang ilegal, hingga penguatan UMKM dan pertanian lokal.
Ketua DPD Sasaka Nusantara Lombok Barat, Sabri, S.H., M.H., menegaskan pentingnya sinergi dengan aparat kepolisian untuk menjamin suasana kondusif selama agenda berlangsung.
“Kami ingin memastikan semua pihak dapat menyampaikan aspirasi dengan tertib dan transparan, sehingga hasil hearing nanti benar-benar berpihak pada masyarakat,” ujar Sabri kepada wartawan.
Sementara itu, pihak Polres Lombok Barat menyambut positif langkah koordinasi tersebut. Dalam pernyataannya, perwakilan Polres menyampaikan kesiapan penuh untuk mendukung kelancaran dan keamanan kegiatan.
“Kami mengapresiasi langkah koordinasi ini dan akan memastikan keamanan serta ketertiban selama hearing berlangsung, sehingga agenda ini dapat berjalan efektif, aman, dan nyaman bagi seluruh peserta,” jelas perwakilan Polres Lobar.
DPD Sasaka Nusantara menilai bahwa pembangunan di Lombok Barat harus bersifat inklusif dan berkeadilan, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dalam koordinasi tersebut, organisasi ini menyampaikan beberapa poin penting yang akan menjadi fokus pembahasan dalam hearing, yaitu:
- Meninjau ulang rencana PHK massal tenaga honorer dan memastikan adanya solusi transisi sosial-ekonomi.
- Menegakkan hukum terhadap tambang ilegal dan mencegah praktik alih fungsi lahan yang merugikan masyarakat.
- Mendorong pembangunan merata dan partisipatif di seluruh wilayah Lombok Barat.
- Memperkuat sektor pertanian dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat yang berkelanjutan.
Dengan adanya langkah koordinatif ini, DPD Sasaka Nusantara berharap pelaksanaan hearing nanti dapat menjadi ruang dialog konstruktif antara masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum untuk menghasilkan solusi kebijakan yang berpihak pada rakyat Lombok Barat.
Redaksi | SIAR POST
