Yudi Prayudi Bongkar Ketimpangan Bapenda KSB: Pelaku Usaha Patuh Diperas, yang Ilegal Dibiarkan?

Sumbawa Barat, SIAR POST — Kritik keras dilayangkan Tokoh Pemuda, Yudi Prayudi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Ia menegaskan bahwa Bapenda harus benar-benar serius, konsisten, dan bebas dari praktik tebang pilih dalam menjalankan proses perizinan serta pengawasan pendapatan daerah.

Yudi mengungkapkan adanya perlakuan tidak seimbang yang dirasakan para pelaku usaha lokal. Mereka yang telah melengkapi seluruh perizinan dan rutin membayar pajak justru masih terus “dikejar-kejar” untuk menyerahkan data tambahan. Ironisnya, menurut Yudi, perusahaan-perusahaan besar justru tidak mendapatkan pengawasan ketat yang sama.

“Masak yang sudah punya izin lengkap dan rutin bayar pajak masih saja dimintai data berkali-kali? Sementara di sisi lain, banyak perusahaan besar justru tidak mendapat perhatian yang sama,” tegas Yudi.

Ia juga menyoroti ratusan perusahaan yang beroperasi di wilayah Batu Hijau, yang hingga kini belum memiliki data usaha yang jelas dan transparan. Padahal, sektor ini menyimpan potensi pendapatan daerah yang sangat besar.

Selain itu, Yudi menilai banyak potensi penerimaan daerah yang selama ini terabaikan akibat lemahnya pengawasan pemerintah, di antaranya:

aktivitas galian C ilegal,

penjualan bahan kimia tanpa kontrol,

pengolahan emas (olahan/tong) yang dikelola pihak luar daerah,

hingga praktik jual beli emas oleh pedagang dari luar wilayah KSB.

Ketimpangan pengawasan ini, menurutnya, bukan hanya merugikan daerah secara finansial, tetapi juga menciptakan kesan buruk bahwa pemerintah justru lebih keras kepada mereka yang patuh aturan dibandingkan kepada para pelanggar.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa seseorang harus menjadi pelaku ilegal dulu baru tidak diganggu. Kita ingin melihat penegakan aturan yang adil dan konsisten untuk semua,” tandasnya.

Yudi berharap Pemerintah Daerah, terutama Bapenda KSB, segera memperbaiki pola pengawasan, menegakkan regulasi tanpa pandang bulu, dan memastikan transparansi dalam tata kelola pendapatan daerah. Ia menekankan bahwa keadilan dan ketegasan sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berintegritas di Sumbawa Barat.

Redaksi | SIAR POST

Exit mobile version